TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Panjaitan dalam kunjungannya ke Papua Nugini (PNG) hari Jumat (1/4/2016) bertemu dengan para menteri negara tersebut untuk menjajaki kemungkinan kerjasama antar kedua negara.

Menko Polhukam beserta delegasi disambut oleh Menteri Luar Negeri dan Imigrasi, Kimbink Pato, Menteri Perencanaan Nasional, Charles Abel, dan Richard Maru, Menteri Perdagangan dan Industri.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mempererat hubungan RI-PNG. 

Kepada wartawan Menteri Pato mengatakan sangat senang dikunjungi oleh delegasi tingkat tinggi dari Indonesia.

"Bentuk kerjasama yang kami bicarakan sangat luas, dari kebudayaan, perdagangan hingga kerjasama militer. Ada juga rencana kerjasama di bidang LNG (gas alam cair) kelapa sawit, kepolisian, dan kerjasama intelijen. Pada dasarnya  kerjasama  ini bertujuan untuk memperkecil ketidakcocokan antara kedua negara," kata menteri Pato berdasarkan keterangan Humas Kemenko Polhukam, Jumat (1/4/2016). 

Menteri Luhut menambahkan bahwa untuk mempercepat terealisasinya proyek-proyek kerjasama tersebut, bulan depan Indonesia akan mengirim menteri perdagangan beserta delegasi ekonominya.

Ia juga mengatakan bahwa  dalam pertemuannya dengan para menteri negara tersebut   Indonesia menawarkan bantuan asistensi kepada PNG yang akan menjadi tuan rumah pertemuan APEC pada tahun 2018.

Menteri Luhut juga menyampaikan program pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia.

"Kami menyampaikan kepada mereka program apa saja yang kami jalankan untuk pemerataan pembangunan agar orang yang kurang mampu pun bisa menikmati kemajuan ekonomi," kata Menko Polhukam.

Ia juga mengatakan bahwa masalah keamanan di perbatasan juga disinggung. Selain itu, ia juga membicarakan proyek-proyek yang akan dibangun di wilayah perbatasan.

Ketika ditanya apakah isu Melanesian Spearhead Group (MSG) juga mengemuka dalam pembicaraan itu, Menteri Pato membenarkan hal itu. 

"PNG mendukung sepenuhnya jika ada wacana untuk meningkatkan keanggotaan Indonesia menjadi anggota penuh. Tetapi tentunya hal ini memerlukan proses," kata Menlu Pato.

 PNG akan menjadi tuan rumah pertemuan MSG tahun depan.