Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jepang akan diputuskan sekitar tanggal 26 Mei saat penyelenggaraan KTT G-7 tanggal 26 Mei 2016.

Sementara dalam rapat Dewan Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Jepang kemarin, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperkirakan konsumsi perorangan pada tahun 2020 mencapai 13,7 triliun yen.

"Konsumsi perorangan tahun 2020 akan mencapai 13,7 triliun yen apabila kita dapat meningkatkan jumlah kelahiran dan meningkatkan jumlah minimun pendapatan nasional," kata Abe di hadapan para pimpinan organisasi ekonomi Jepang dan para anggota kabinet bidang ekonomi, Selasa (19/4/2016).

Kenaikan pendapatan pajak yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya, menurutnya harus digunakan sebagai anggaran, untuk menaikkan angka kelahiran serta memanfaatkan hal lain sebagai keberhasilan Abenomics selama ini.

Berbicara mengenai kenaikan PPN Jepang dari 8 persen menjadi 10 persen per 1 April 2017, akan diputuskan sekitar 26 Mei mendatang bersamaan penyelenggaraan KTT G7 di Perfektur Mie Jepang.

Rencana yang ada sebenarnya mulai 1 April 2017 PPN akan menjadi 10 persen namun karena adanya gempa bumi besar 14 April lalu dan kini sekitar 49 orang meninggal akibat bencana ini, Abe meninjau ulang kebijakan PPN tersebut.

"Keadaan bencana alam sekarang akan memperlambat banyak hal sekaligus juga akan mempertimbangkan kembali banyak hal. Hal-hal yang mesti diputuskan PM Jepang jadi menumpuk," kata Sadakazu Tanigaki, Sekjen Partai Liberal (LDP) dalam jumpa pers, Rabu (20/4/2016).

Pembicaraan Trans Pacific Partnership (TPP) di parlemen juga akan mundur, demikian pula rencana pemilu bulan Agustus mendatang diperkirakan juga akan mengalami pengunduran akibat bencana alam saat ini, membuat perekonomian Jepang juga semakin terpukul.