TRIBUNNEWS.COM, MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte berencana untuk memublikasikan nama-nama pejabat negara yang terlibat dalam perdagangan narkotika.

Meski demikian, pemerintah Filipina memberi kesempatan kepada para pejabat yang namanya dipublikasikan untuk membersihkan nama mereka.

"Demi Tuhan, kalian akan terkejut melihat daftar itu. Presiden akan membeberkan nama 27 politisi lokal itu dalam waktu dekat," kata Salvador Panelo, penasihat hukum Duterte dua hari lalu.

Duterte, mantan wali kota Davao City, menang telak dalam pemilihan presiden setelah mengusung program memerangi kejahatan, korupsi dan kebejatan dalam kampanyenya.

Dalam kampanyenya, Duterte bahkan sudah mengeluarkan ancaman bahwa masa pemerintahannya akan penuh darah dan tak akan mengampuni para pelaku kriminal.

Sejak resmi berkuasa akhir bulan lalu tak ada jajak pendapat resmi terkait popularitas Duterte di tengah perang melawan narkoba yang dikobarkannya.

Pada bulan lalu sebuah jajak pendapat yang digelar Pulse Asia Research Inc menunjukkan popularitas Duterte mencapai 91 persen atau yang paling tinggi sejak lembaga ini melakukan survei terhadap beberapa presiden Filipina pada 1991.

"Gaya Duterte tak lazim dalam artian dia mau berpikir di luar pakem dan dia menggunakan taktik yang diyakininya akan berhasil," kata Ramon Casiple, direktur eksekutif Institut Politik dan Reformasi Pemilu di Manila.

"Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah kebijakannya ini sudah tak terkendali. Kekerasan yang dilakukan polisi akan dianggap sebuah fenomena dan presiden sudah menegaskan dia akan menghukum polisi yang lakukan kekerasan," tambah Casiple.

Bulan lalu, Presiden Duterte menyebut lima jenderal polisi terlibat dalam peredaran narkoba di Filipina.

Kelima jenderal itu, tiga di antaranya masih aktif berdinas, membantah semua tuduhan yang dilontarkan Duterte.

Kepolisian Filipina mengatakan, sejak Duterte berkuasa setidaknya 400 tersangka pengedar narkotika tewas.

Di sisi lain, 4.500 orang ditahan dan 585.805 orang lainnya menyerah. Namun, angka ini belum mencakup tersangka pengedar yang tewas dibunuh kelompok-kelompok massa non-kepolisian.

Bagaimana di Indonesia?

Di Indonesia dalam beberapa hari terakhir ini marak pemberitaan mengenai laporan Koordinator KontraS Haris Azhar.

Kata dia, dari pengakuan gembong narkoba Freddy Budiman yang telah ditembak mati ada oknum pejabat BNN, TNI dan Polri yang katanya jadi beking Freddy Budiman.

Namun sejauh ini belum terbukti dan masih diusut.

Sumber : bloomberg news,