TRIBUNNEWS.COM, WARSAWA - Pimpinan produsen pesawat asal Perancis Airbus mengkritisi pemerintah Polandia.

Pasalnya, pemerintah Polandia membatalkan kontrak pemesanan helikopter senilai 3,5 miliar dollar AS.

Pemerintah Polandia mengabaikan rencana pembelian 50 unit helikopter Caracal pekan lalu. Ini membuat hubungan diplomatik antara Perancis dan Polandia memanas.

Presiden Perancis Francois Hollande membatalkan kunjungan ke Warsawa dan mengancam bakal melakukan peninjauan kembali terkait kerjasama pertahanan lainnya.

Mengutip BBC, Rabu (12/10/2016), CEO Airbus Tom Enders pun berang atas keputusan tersebut. Menurut Enders, pihaknya sudah terjebak selama berbulan-bulan dan akan mengajukan kompensasi.

Raksasa penerbangan Eropa tersebut memenangkan tender dalam penyediaan helikopter angkatan bersenjata Polandia pada April 2015. Kedua belah pihak pun sejak itu mulai menegosiasi rincian kontrak.

Dalam kontrak tersebut, Polandia akan membeli 50 unit helikopter. Sebagai gantinya, Airbus akan mendirikan fasilitas pabrik di Polandia.

Perjanjian seperti itu, di mana kontraktor memberikan insentif bagi negara yang membeli produknya, relatif wajar terjadi di industri penerbangan dan pertahanan.

Namun, hubungan menjadi renggang sejak terpilihnya pemerintahan di bawah pimpinan Andrzej Duda pada bulan Oktober.

Pekan lalu, Polandia membatalkan pembicaraan dengan klaim bahwa kontrak yang diajukan tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi dan keamanan negara tersebut.

"Airbus Helicopters (divisi produsen helikopter Airbus) tidak memberikan penawaran memuaskan pada pembicaraan tahap akhir. Mereka tidak merespon posisi Polandia dan inilah mengapa negosiasi kontrak dihentikan," ujar Menteri Pertahanan Polandia Antoni Macierewicz.

Dalam pernyataannya, Airbus bersikeras bahwa penawaran investasinya akan memberikan lebih banyak manfaat kepada Polandia ketimbang pendapatan yang diperoleh Airbus Helicopters melalui kontrak pengadaan helikopter.