Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk aksi kekerasan pemerintah Myanmar dan sejumlah kelompok, terhadap etnis Rohingya.

Ketua MUI, Ma'ruf Amin menyebut seharusnya pemerintah Myanmar melindungi etnis Rohingya yang sudah sejak ratusan tahun lalu tinggal di negri tersebut.

Dalamm siaran persnya Ma'ruf Amin mengatakan aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya yang mayoritasnya beragama Islam itu harus segera disudahi.

Pemerintah Myanmar harus menjadi pihak pertama yang mengambil bagian dalam menghentikann aksi kejahatan tersebut, dan mulai mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari negaranya.

"Apabila itu tidak segera dilakukan, maka kami meinta agar nobel perdamaian untuk Aung Ssan suu Kyi dicabbut, karena dia tidak pantas menyandangnya," ujar Ma'ruf Amin.

Hingga aksi kekerasan itu bisa tetap terjadi, MUI menilai Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) juga punya peran, karena selama ini tidak proaktiv dalam menghentikan kekerasan beratar belakang SARA itu.

Seharusnya PBB bisa mengambil tindakan dengan cara menekan pemerintah Myanmar, atau mengirimkan pasukan perdamaian ke negri tersebut.

Tidak hanya PBB, Pemerintah Indonesia juga harus lebih berperan aktif dalam menghentikan aksi pembunuhan, penganiayaan dan pengusiran etnis Rohingya.

Pemerintah harus bisa mempengaruhi negara-negara Asean untuk menekan Myanmar mengakhiri aksi tersebut.

"Kami juga mengajak seluruh komponen umat Islam untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin Rohingya. Derita yang mereka rasakan adalah derita seluruh muslimin di dunia," katanya.