TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Agung India memicu kontroversi besar dengan mewajibkan bioskop-bioskop di seluruh negeri memutar lagu kebangsaan sebelum film dimulai.

MA juga mengharuskan setiap orang untuk berdiri ketika lagu kebangsaan itu dimainkan.

Berikut kisah lengkapnya seperti yang dilansir dari Program Asia Calling produksi Kantor Berita Radio (KBR).

Saleel Chaturvedi, 48 tahun, adalah aktivis disabel. Dia lumpuh dari pinggang ke bawah akibat sebuah kecelakaan beberapa tahun silam.

Itu sebabnya ketika pergi ke bioskop bulan Oktober lalu, dia tidak bisa berdiri untuk menunjukkan rasa hormat saat bendera nasional muncul di layar dan lagu kebangsaan dimainkan.

Apa yang terjadi berikutnya membuat Chaturvedi sangat terguncang.

“Beberapa orang di belakang saya menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Tiba-tiba mereka memukul bagian belakang kepala saya dan mereka menyuruh saya berdiri,” kisah Chaturvedi. 

“Saya sangat terguncang tapi menunggu lagu selesai dimainkan. Saya kemudian bicara dengan mereka dan minta mereka santai. Saya bilang saya suka cara mereka bernyanyi tapi bertanya mengapa harus memukul kepala orang lain karena mereka tidak tahu keadaan yang sebenarnya.”    

Sejak itu, Chaturvedi belum kembali ke bioskop.

“Kurang nyaman saja. Orang lain bisa saja memukul saya lebih keras. Saya punya masalah tulang belakang dan penjelasan kalau saya cacat akan datang belakangan. Jadi saya hidup dalam ketakutan dan khawatir untuk pergi ke bioskop,” lanjutnya.

Tapi itu tahun lalu, ketika belum ada kewajiban untuk memutar lagu kebangsaan dan berdiri saat lagu diputar di bioskop. Namun sekarang itu wajib.

Bulan lalu, Mahkamah Agung memerintahkan semua pemilik bioskop untuk memastikan lagu kebangsaan diputar di awal setiap film.

Keputusan itu muncul sebagai tanggapan atas permohonan yang diajukan aktivis sosial Shyam Narain Chowksy.

Dia mengaku diejek di bioskop ketika berdiri saat lagu kebangsaan muncul dalam adegan sebuah film.

”Saya terkejut. Bukannya ikut berdiri mereka malah mengejek dan meneriaki saya. Mereka menganggap tindakan saya itu mengganggu. Hari itu saya menyadari banyak orang tidak begitu paham soal nasionalisme dan saya memutuskan untuk melakukan sesuatu,” kata Chowksy.

Sejak perintah itu diberlakukan akhir bulan lalu, sudah ada beberapa laporan soal penangkapan orang-orang yang tidak mematuhinya.

Salah satunya Rohit Kumar, 35 tahun, yang ditangkap dan didakwa tidak menghormati lagu kebangsaan karena menolak untuk berdiri ketika lagu itu diputar di bioskop.

Tapi Kumar mengatakan putusan itu konyol. Menurutnya lagu kebangsaan tidak bisa membuat Anda patriotik.

Kewajiban memutarkan lagu kebangsaan di bioskop dimulai tahun 1960 menyusul Perang India-Tiongkok.

Tapi perlahan-lahan ini dihentikan di sebagian besar wilayah saat pemerintah menyadari kalau masyarakat tambah tidak acuh dan tidak sengaja berlaku tidak hormat.

Jadi pemberlakuan kembali aturan itu menimbulkan tanda tanya.

Di antara para kritikus ada pakar hukum seperti Soli Sorabjee. Dia percaya Mahkamah Agung telah melanggar mandatnya dengan mengeluarkan perintah ini.

“Patriotisme tidak bisa disahkan atau secara hukum diamanatkan. Dan saya yakin tetap banyak orang yang patriotik meski mereka tidak berdiri. Pertanyaannya apakah dalam hal ini pengadilan harus turun tangan?” kata Sorabjee.

“Peradilan harusnya menegakan hak-hak dasar masyarakat. Aktivitas yudisial sudah dilakukan dengan baik terutama pada masyarakat terpinggirkan dan yang dieksploitasi. Tapi dalam hal ini menurut saya pengadilan tidak tepat.”

Banyak yang mengatakan langkah itu bentuk undangan kepada kelompok ultranasionalis untuk melecehkan orang-orang yang mereka anggap kurang patriotik.

Jurnalis senior Shivam Vij berpendapat putusan itu sangat bertentangan dengan filosofi Rabindranath Tagore, pencipta lirik lagu kebangsaan India.

“Rabindranath Tagore adalah orang yang menulis lagu kebangsaan. Dia mengatakan nasionalisme adalah ancaman. Dia memperingatkan masyarakat India dan dunia untuk menentang nasionalisme. Dia mengatakan ada yang lebih tinggi dari nasionalisme yaitu kemanusiaan. Dan kita kehilangan pengertian kita tentang kemanusiaan saat ini,” ujar Vij.

Bila pemerintah dan kelompok-kelompok nasionalis Hindu menyambut baik putusan itu, banyak orang juga menentangnya. Diperkirakan Mahkamah Agung akan kembali bersidang bulan depan.

Penulis: Bismillah Geelani/Sumber: Kantor Berita Radio (KBR)