TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak mengutuk "penyanderaan" warga negaranya oleh Korea Utara keputusan.

Korea Utara mengeluarkan keputusan mencegah warga negara Malaysia meninggalkan Pyongyang menuju negaranya sendiri.

"Tindakan ini menjijikkan, efektif menyandera warga kami. Ini jelas mengabaikan semua hukum internasional dan norma-norma diplomatik," ujar PM Malaysia dalam akunnya di Twitter dan Facebook, Selasa (7/3/2017).

Najib mengatakan ia telah meminta dilakukannya pertemuan darurat Nasional Dewan Keamanan dan memerintahkan pimpinan Polisi untuk mencegah semua warga Korea Utara di Malaysia untuk meninggalkan negara.

Kebijakan ini diambil, kata Najib, "sampai kita yakin keselamatan dan keamanan semua warga Malaysia di Korea Utara".

"Harapan kami adalah sebuah resolusi yang cepat. Saya mengajak para pemimpin Korea Utara untuk segera memungkinkan warga negara kita untuk meninggalkan untuk menghindari terjadinya eskalasi lebih lanjut," katanya.

Najib mengatakan, "sebagai negara cinta damai, Malaysia berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan semua negara."

"Namun, melindungi warga negara kita adalah prioritas saya, dan kami tidak akan ragu untuk mengambil semua langkah yang diperlukan ketika mereka terancam."

Kantor berita Cina Xinhua melaporkan bahwa Korea Utara melarang warga Malaysia di Pyongyang untuk meninggalkan negara itu sampai keselamatan para diplomat dan warganya di Malaysia sepenuhnya dijamin setelah penyelesaian kasus kematian Kim Jong-nam di Malaysia.

Sebelas warga Malaysia termasuk dua peserta program pangan dunia PBB yang saat ini berada di Korea Utara dalam kondisi aman.

Wakil Menteri Luar negeri Malaysia Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican mengatakan selain dua perserta tersebut terdapat tiga pejabat dan staf kedutaan besar Malaysia dan anggota keluarga mereka di Phongyang.

"Mereka aman. Saya juga akan menghubungi salah satu dari mereka segera,"katanya kepada wartawan di Parlemen, Selasa (7/3/2017). (BERNAMA)