TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Pemerintah Rusia, Rabu (12/4/2017), telah menggunakan hak vetonya terhadap resolusi dekan keamanan PBB yang didukung AS untuk mengecam seragan senjata kimia di Khan Shaykun, Idlib, Suriah.

Meski menggunakan hak vetonya, Rusia tetap mendesak Suriah agar membuka pangkalan-pangkalan militernya untuk diperiksa.

Veto Rusia tersebut mendapat dukungan dari anggota DK PBB lainnya yaitu Bolivia. Sementara, China, Etiopia, dan Kazakhstan memilih abstain.

Sedangkan 10 negara termasuk AS dan Perancis mendukung resolusi yang mengecam Suriah tersebut.

"Keberatan utama terhadap resolusi ini adalah karena didasari tuduhan demi sebuah tujuan di luar investigasi insiden itu," kata Vladimir Safronkov, wakil utuasan Rusia di DK PBB.

"Hasil dari voting ini sudah dapat dipastikan, sebab kami tak sepakat dengan sebuah dokumen yang secara fundamental memiliki konsep yang keliru," tambah Safronkov.

Selain menolak resolusi DK PBB itu, Safronkov juga mengkritik anggota lain DK PBB dan berbagai organisasi internasional karena tak berusaha memeriksa langsung kawasan serangan itu.

Jika resolusi itu diterima maka DK PBB juga akan "melegitimasi" serangan rudal tomahawk yang dilepaskan AS terhadap pangkalan AU Shayrat.

"Washington yakin pesawat-pesawat tempur pemerintah Suriahmembawa gas sarin yang mematikan dari tempat tersebut," ujar Safronkov.

Sementara itu, utusan Inggris di DK PBB Matthew Rycroft mengatakan, veto kedelapan terkait konflik Suriah sejak 2011 itu tak bisa dibendung.

Rycroft hanya mengingatkan Moskwa terkait janji mereka untuk menghancurkan senjata kimia menyusul sebuah serangan pada 2013.

Sedangkan Presiden Perancis Francois Hollande menyebut Moskwa menanggung beban tanggung jawab berat karena merusak upaya mengakhiri krisis Suriah.

Sementara, utusan AS Nikki Haley menegaskan, dia masih memiliki harapan di masa depan Moskwa akan bekerja sama dalam masalah ini.

Haley juga mendesak Rusia agar menggunakan pengaruhnya untuk menekan Presiden Bashar al-Assad agar menhentikan kekerasan dan kegilaan dalam konflik yang sudah menewaskan 400.000 orang itu.