TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berulang kali Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mencoba menelepon Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT Sugito sejak Jumat (26/5/2017) malam hingga Sabtu (27/5/2017) sore.

Stafnya pun juga dikerahkan mencari keberadaan Sugito. Hasilnya juga nihil.

Namun setelah mendengar kabar dari KPK bahwa Sugito ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Eko Putro baru percaya.

Menteri Eko kaget dan sempat tak percaya. Apalagi, Sugito selama ini menjadi sosok yang berintegritas dan menjadi pelopor pembentukan Satuan Petugas (Satgas) Saber Pungli di Kementerian Desa PDTT.

"Dalam operasi tangkap tangan (KPK) telah ditetapkan Irjen Kementerian Desa PDTT sebagai tersangka. Saya sangat prihatin mendengar kejadian itu karena kementerian saya, pemberantasan korupsi saya tegakkan," ujar Menteri Eko di Kantor Kementerian Desa PDTT, Jakarta, Sabtu (27/5/2017).

Baca: Tersangka Rochmadi Saptogiri Ternyata Punya Karir Cemerlang di BPK

Ditegaskan, Sugito adalah sosok berintegritas tinggi dan dan menjadi agen perubahan demokrasi. Ide pembentukan Satgas Saber Pungli di Kemendes PPDT lahir dari Sugito.

"Tadinya hati kecil saya tidak percaya Pak Irjen kena kejadian ini. Dia eselon I cukup baik, dan dia banyak musuh tapi kita ikuti proses hukum yang berlaku," tutur Eko.

Sugito pun dipercaya Menteri Eko untuk menjabat Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kemendes.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Saber Pungli di Kemendes ditugaskan untuk memperbaiki kinerja dan integritas di Kemendes.

"Pak Irjen ini ada di garda terdepan saya dalam memperbaiki kinerja dan integritas di Kemendes." ujar Menteri Eko.

Sugito dengan Tim saber Pungli juga bekerjasama dengan KPK dan penegak hukum lainnya.

Tersangka
Kemarin petang dalam jumpa pers di KPK, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengumumkan bahwa KPK menetapkan Irjen Kemendes Sugito dan 3 orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan kasus suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka yaitu SUG (Sugito), Irjen Kemendes; JBP (Jarot Budi Prabowo), eselon III Kemendes; RS (Rochmadi Saptogiri), eselon I BPK; dan ALS (Ali Sadli), auditor BPK," kata Laode M Syarif di kantornya, Jakarta, Sabtu (27/5/2017).

Sugito dan Jarot disangka memberikan uang kepada Rorchmadi dan Ali agar Kemendes memperoleh opini WTP terhadap laporan keuangan Kemendes.

Uang senilai Rp 40 juta pun disita KPK yang merupakan sisa dari komitmen fee sebesar Rp 240 juta.

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 1,145 miliar dan 3 ribu dolar AS dari brankas di salah satu ruangan di BPK. Namun peruntukan uang itu masih didalami.

Sugito dan Jarot disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Rochmadi dan Ali disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Laode menjelaskan, saat pemberian uang pelicin diberikan kode tertentu.

"Kode untuk sejumlah uang adalah 'perhatian', pemberian diduga terkait opini WTP di Kemendes tahun anggaran 2016," jelas Laode M Syarif.

Sebelumnya, operasi tangkap tangan dilakukan pada Jumat malam. KPK menangkap tujuh orang. Namun tiga orang dilepas dengan status saksi.

BPK
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara yang hadir dalam jumpa pers bersama KPK menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum di KPK.

BPK akan memberikan sanksi terhadap auditor dan pegawai eselon I yang ditetapkan sebagai tersangka suap.

"BPK mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap pegawai BPK yang sedang diproses oleh KPK dalam peristiwa operasi tangkap tangan," ujar Moermahadi.

Moermahadi juga memastikan pihaknya akan menentukan langkah lanjutan terhadap dua auditornya itu yang kini berstatus tersangka.

Menurut Moermahadi, BPK memiliki sistem penegakan hukum internal melalui majelis kehormatan kode etik. Namun diakuinya, sistem tersebut tidak dapat mengawasi masing-masing pegawai BPK.

"BPK akan menjadikan sebagai suatu pembelajaran yang berharga untuk menjaga kredibilitas lembaga dan tetap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara," imbuhnya. (tribunnews/sen/ter)