Ketatnya Peraturan di Jepang terkait Pembukaan Kasino
Pemerintah Jepang dan tim khusus merangkum gagasan tentang pengembangan fasilitas resor termasuk di dalamnya pembukaan kasino.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang dan tim khusus merangkum gagasan tentang pengembangan fasilitas resor termasuk di dalamnya pembukaan kasino.
Di antaranya mengenalkan sistem perizinan yang memerlukan pembaharuan, termasuk pemberian lisensi, disamping operator bisnis, termasuk penyelidikan menyeluruh terhadap anak perusahaan yang terkait maupun para stakeholder (pemain pelaku di dalamnya).
"Kamis (1/6/2017) pemerintah membuat pertemuan pendapat ahli, termasuk juga dengan pengusaha, untuk mengembangkan fasilitas resor terpadu termasuk kasino dan mempertimbangkan perancangan sistem beton dan sebagainya termasuk memikirkan peraturan masuknya kasino sebagai dasar diskusi," ungkap sumber Tribunnews.com, Jumat (2/6/2017).
Bisnis kasino harus sehat, jauh dari hubungan dengan kekuatan anti-sosial, atau jauh dari kelompok yakuza, perlu menerapkan peraturan yang ketat, dan bisnis kasino harus dilisensikan dengan ketat pula serta pembatasan operator dengan baik.
Selain pemegang saham operator bisnis yang mengoperasikan kasino, pembuat peralatan terkait di kasino, juga perlu perizinan dan lisensi untuk hal-hal yang transaksi terkait kasino tersebut.
"Selain itu, saat memberikan lisensi dan persetujuan, perlu untuk menyelidiki anak perusahaan dan pemangku kepentingan secara menyeluruh serta operator bisnis kasino harus diperiksa seperlunya," ujarnya.
Oleh karena itu perlu komite manajemen kasino yang profesional, ada pula otoritas investigasi dan personel yang baik.
Selain peraturan tentang masuk ke kasino, dewan para ahli akan memeriksa peraturan mengenai pengguna kasino dan tindakan adiktif, dan memutuskan untuk mengumumkan hasil penelitian serta pembahasannya pada musim panas mendatang sekitar Agustus 2017.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.