TRIBUNNEWS.COM – UNESCO atau badan pendidikan dan kebudayaan PBB telah mengeluarkan pernyataan resmi tahun lalu yang menegaskan Masjid Al-Aqsa adalah situs suci milik umat Islam.

Namun, polisi Israel masih bersikeras menutup masjid tersebut dan melarang warga Muslim Palestina salat Jumat di sana.

“Termasuk yang baru-baru ini menggeledah jamaah salat,  memasang metal detector dan terjadi bentrokan berdarah dengan jamaah masjid yang akan berziarah dan salat,” jelas Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (18/7/2017).

Politisi F-PKS itu juga meminta agar Kementerian Luar Negeri RI mengajukan protes pada PBB terkait langkah Israel tersebut.

“Kalau perlu, PBB kirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya zionis mengganggu Masjid Al Aqsa,” tegas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Kharis menilai, akibat dari penutupan masjid itu, umat Muslim jadi makin sulit untuk beribadah dan berziarah di tempat Nabi Muhammad SAW. Apalagi, tegas Kharis, umat Islam diwajibkan salat Jumat dan  salat lima waktu sehari.

“Persoalan Masjid Al-Aqsa akan terus berlarut-larut selama penjajah zionis Israel terus menguasai setiap jengkal tanah Palestina. Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini PR besar kita  dari para pendiri bangsa untuk kemerdekaan Palestina,” tutup Kharis.