Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pertama kali dalam tiga bulan terakhir dukungan terhadap kabinet PM Jepang Shinzo Abe lebih tinggi persentasenya (44%) ketimbang yang tidak mendukungnya (36%).

Hasil survei NHK yang dilakukan tanggal 8-10 September 2017 terhadap 2273 responden dan ditanggapi 1285 (57%) responden yang berusia mulai 18 tahun ke atas.

"Hasil survei ini perlu diwaspadai bagi kerja kami agar bisa lebih baik lagi. Namun juga jangan terperangkap hanya dengan melihat kepada angka dukungan itu saja. Selama ini pemerintah berupay amendengar suara rakyat dan menjalankan mandat rakyat dengan sebaik mungkin. Kita akan bekerja sekeras mungkin meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama," papar YToshihide Suga, Sekretaris Kabinet Jepang siang tadi (11/9/2017).

Dukungan terhadap kabinet Abe naik 5 poin (menjadi 44%) dibandingkan hasil survei bulan lalu dan yang tidak mendukung turun 7 poin menjadi 36%.

Alasan dukungan 50% karena tak ada partai lain yang lebih baik dari partainya Abe, partai liberal (LDP) saat ini untuk bisa menjalankan pemerintahan Jepang.

Sedangkan 35% yang tidak mendukung menganggap personalitas Abe tidak dapat dipercaya.

Dukungan ini pun diperkirakan juga karena upaya Abe meminta pihak internasional agar melakukan tindakan keras terhadap Korut yang sudah keterlaluan melanggar konvensi PBB luar biasa.

"Sudah waktunya beraksi, bukan bicara lagi," ungkap Abe beberapa waktu lalu saking kesal terhadap uji coba nuklir Korut seminggu yang lalu (3/9/2017).

Akibat kelakuan Korut tersebut 52% responden menyatakan sangat prihatin sekali dan mendukung tindakan Abe kepada dunia internasional. Sedangkan 35% menyatakan sedikit prihatin atas tindakan Korut dan mendukung upaya Abe mengkomunikasikan keprihatinannya kepada dunia.

Sedangkan 7% hanya prihatin sedikit dan 2% rakyat Jepang menyatakan sama sekali biasa tak ada apa-apa, tidak prihatin.

Sedangkan Dewan keamanan PBB memberikan sangsi ekspor minyak ke Korut, 49% menganggap penting dan mendukung sepenuhnya keputusan sanksi dalam konvensi DK PBB tersebut.

Sedangkan 12% juga mendukung biasa dan 31% tidak memberikan komentar.