Presiden Jokowi Minta Diskriminasi Kelapa Sawit Dihentikan

TRIBUNNEWS.COM, FILIPINA -  Presiden Joko Widodo mengangkat isu kelapa sawit dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA yang digelar pada Selasa (14/11/2017), di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

Menurut Presiden Jokowi, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.

Apalagi saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

Baca: Ngaku ISIS, Seorang Pria Memaksa Terobos Istana Negara, Hendak Menemui Jokowi

Oleh karena itu, dalam pidatonya Presiden Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan.

Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

"Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit," ujar Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa Indonesia paham pentingnya isu "sustainability".

Oleh karena itu, berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Pernyataan Presiden Jokowi ini juga mendapat dukungan penuh PM Malaysia.