TRIBUNNEWS.COM, KOREA SELATAN- Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri berbicara soal Demokrasi Pancasila dalam orasi ilmiahnya setelah menerima gelar Doktor Honoris Causa (DHC) bidang demokrasi ekonomi dari Univesitas Nasional Mokpo (MNU), Korea Selatan (Korsel).

 Menurut Megawati, Demokrasi Pancasila jugalah yang telah membimbingnya untuk terus menyuarakan perdamaian dunia, termasuk kaitannya dengan konflik Semenanjung Korea.

 "Karena itu pula, saya tidak akan menyerah untuk terus terlibat dalam upaya mencari penyelesaian konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara,” tegas Megawati dalam orasi ilmiah berjudul 'Demokrasi Pancasila: Sebuah Demokrasi Ekonomi dan Politik untuk Membangun Tatanan Baru Dunia’ di Kampus MNU, Mokpo, Korsel, Kamis (16/11/2017).

 Megawati menyatakan, dirinya menentang pihak mana pun yang memanfaatkan situasi konflik Korsel dan Korut dengan memperuncing perseteruan.

"Saya menentang pihak mana pun, yang dengan berbagai dalih, lalu mengintervensi kedaulatan kedua negara,” tegas Megawati lagi.

 Pilihannya soal Semenanjung Korea tidak akan pernah berubah. "Saya memilih bersama dengan rakyat Korea Selatan dan Korea Utara untuk terus mengupayakan perdamaian kedua negara. Saya pun selalu katakan, kalian sesungguhnya bersaudara, satu rumpun,” kata Megawati.

 Megawati mengajak para hadirin untuk selalu meyakini bahwa ada jalan keluar jika memilih jalan dan cara damai dalam menyelesaikan konflik dan sengketa.

 "Satu hal yang harus menjadi kesadaran kita bersama, apabila konflik Korea Selatan dan Korea Utara semakin mengeras, apabila konflik itu sampai berujung pada peperangan, harus kalian ingat yang paling dirugikan dan paling menderita adalah rakyat Korea Selatan dan Korea Utara sendiri,” ujar Megawati.

 "Dalam perjuangan untuk perdamaian yang saya lakukan, saya selalu sisipkan doa bagi rakyat kedua negara. Semoga perang tidak akan pernah terjadi. Semoga perdamaian yang akan selalu terjadi," harapnya.

 Dalam penganugerahan DHC ini, Megawati ditemani oleh putra pertamanya, Mohammad Rizki Pratama, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri, Dubes RI untuk Korsel, Umar Hadir dan sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, yakni Herman Hery, Daryatmo Mardyanto dan Nico Siahaan.