TRIBUNNEWS.COM, CARACAS -  Venezuela telah mengusir duta besar Brasil untuk Caracas, Ruy Pereira, dan duta besar Kanada Craib Kowalik.

Kebijakan keras ini diumumkan oleh Ketua Majelis Konstituante Venezuela, Delcy Rodriguez.

Rodriguez menuduh Brasil melanggar peraturan hukum dan Kanada yang mencampuri urusan dalam negeri Venezuela. Kedua negara telah mengkritik keras langkah Venezuela tersebut.

Keputusan Venezuela mengusir Duta Besar Pereira kemungkinan dipicu komplain Brazil bahwa Presiden Nicolás Maduro terus-menerus melecehkan oposisi.

Sedangkan Kanada memberikan sanksi terhadap pejabat senior Venezuela beberapa bulan yang lalu.

Kasar dan vulgar

Hubungan diplomatik Venezuela dengan Brasil telah memburuk sejak Presiden kanan-tengah Brazil, Michel Temer, menggantikan pemimpin sayap kiri Dilma Rousseff.

Pemecatan Dilma digambarkan oleh Maduro sebagai "kudeta yang dilakukan sayap kanan".

"Hubungan diplomatik dengan Brazil tidak akan dipulihkan sampai pemerintah mengembalikan tatanan konstitusional yang telah dilanggar secara efektif," kata Rodriguez dalam sebuah konferensi pers, Sabtu (23/12/2017).

Pemerintah Brazil mengatakan bahwa tindakan tersebut sekali lagi menunjukkan sifat otoriter pemerintahan Presiden Maduro.

Rodriguez menuduh Kowalik melakukan aksi campur tangan permanen dan mendesak, kasar dan vulgar dalam urusan dalam negeri Venezuela.

Hubungan dengan Kanada sudah memburuk selama berbulan-bulan. Ottawa memberlakukan sanksi kepada pejabat Venezuela awal tahun ini karena tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi.

Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengatakan pada November lalu, sanksi tersebut ilegal dan menuduh pemerintah Kanada melakukan aksi yang memalukan dan mengekor pemerintahan Donald Trump.

Kanada menanggapi pengusiran tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu tidak akan mengurangi tekanan pada pemerintah Maduro.

Kanada dan Brasil termasuk beberapa dari banyak negara yang mengkritik keputusan Maduro untuk membentuk Majelis Konstituante, yang secara efektif menggantikan Majelis Nasional yang dikuasai oposisi.

Baca: Mulai 1 Januari 2018 Angkot Usia 10 Tahun Dilarang Beroperasi di DKI Jakarta

Baca: Inilah Para Pemenang Kontes Modifikasi CustoMAXI Se-Kalimantan di Banjarmasin

Uni Eropa dan negara-negara Amerika Latin mengatakan mereka tidak akan mengakui badan baru tersebut.

Masa enam tahun Maduro berakhir pada 2019. Dia dijadwalkan mencalonkan dirinya kembali pada pemilihan tahun depan.

Kalangan oposisi menuduh Maduro dan pendahulunya, almarhum Hugo Chavez, yang menghancurkan ekonomi negara tersebut dengan kebijakan sosialis mereka.

Venezuela memiliki tingkat inflasi tertinggi di dunia dan selama bertahun-tahun telah menderita kekurangan barang-barang dasar, termasuk obat-obatan.

 
Barratut Taqiyyah Rafie/Sumber: BBC