TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kini semakin terpinggirkan setelah 128 negara menyokong resolusi PBB.

Seperti dikutip dari Sinar Harian, Selasa (26/12/2017), dalam resolusi itu, PBB menolak klaim AS bahwa Yerusalem Ibu Kota Israel.

Yang lebih memalukan, hanya 9 negara yang menolak usulan tersebut dan mendukung klaim Al Quds sebagai ibu kota Israel.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan keputusan itu tidak akan mengubah pendirian AS untuk terus mengklaim Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

AS pun bersikukuh akan tetap memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Bailtulmaqdis.

Sebelum undian, Haley juga berulang kali mengancam untuk menghentikan bantuan kepada negara yang menyokong draf resolusi itu selain sumbangan AS kepada PBB.

AS kaki buli

Sementara itu, Menteri Luar Turki Mevlut Cavusoglu menganggap AS 'menghina' lembaga antarabangsa usai mengeluarkan ancaman itu.

"Ada sebuah negara anggota PBB yang telah mengancam semua anggota lain. Kami telah diminta untuk mengundi ‘tidak’ atau merasakan akibatnya. Malah ada yang diancam untuk dihentikan bantuan pembangunan."

“Sikap sedemikian tidak boleh diterima. Ini adalah satu penghinaan dan badan ini (PBB--red) tidak akan tunduk kepadanya."

"Adalah sesuatu yang tidak beretika untuk berpikir bahwa nilai dan maruah negara anggota boleh dijual beli,” katanya.

Hanya negara kerdil yang menyokong AS

Washington hanya menerima dukungan dari 7 negara kerdil.

Ini menjadi bukti yang menunjukkan langkah Paman Sam tidak disenangi masyarakat dunia.

Tujuh negara tersebut ialah Guatemala, Honduras, Marshall Island, Micronesia, Nauru, Palau serta Togo.

Tindakan berani negara Arab

Sebanyak 20 negara daripada 22 anggota Liga Arab yang menerima bantuan keuangan atau militer dari Amerika Serikat bertindak berani jika menyokong resolusi PBB terkait status Yerusalem.

Negara Arab termasuk Arab Saudi--sekutu dekat AS--tidak mempedulikan ancaman Washington yang mau menyetop bantuan keuangan kepada negara yang mendukung draf resolusi tersebut.

Duta Arab Saudi untuk PBB, Abdallah Al-Mouallimi berkata, AS sebenarnya keliru jika mengklaim kota suci itu sebagai ibu kota Israel.

"Saya berpendapat (Presiden AS) Donald Trump melakukan kesalahan besar apabila membuat pengumuman tersebut."

"Dan saya juga percaya, negara-negara yang mendapat bantuan AS berhak untuk membuat keputusan sendiri," kata Abdallah seperti dikutip dari Sinar Harian, Selasa (26/12/2017).

Amerika tak serius

Yordania--yang menerima bantuan keuangan dari AS--menganggap ancaman Trump tidak serius.

"Mereka sebenarnya lebih tahu... Amerika ada kepentingan di wilayah ini," kata seorang menteri Yordania.

Sekadar informasi, Amman menerima bantuan militer berjumlah AS US$ 1,2 juta atau setara dengan Rp16,3 miliar per tahun dari Washington.

Sementara itu, bekas Perdana Menteri Yordania, Taher al-Masri percaya peranan Amman sebagai sekutu AS di wilayah konflik menjadi alasan kuat untuk AS tidak melaksanakan ancaman tersebut.

Baghdad turut kecam

Perdana Menteri Iraq Haider al-Abadi menegaskan kerajaan Iraq menolak sekeras-kerasnya klaim rencana Trump memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota suci itu.

Rencana itu menyusul pengumuman Trump pada 6 Desember lalu.

Haider berkata, sekiranya dilaksanakan, dia bakal memberi kesan buruk kepada kestabilan.

Selain itu, rencana Trump tersebut malah akan membangkitkan kemarahan seluruh umat Islam.

Justru Haider mengajak semua negara Islam memainkan peranan masing-masing dalam memastikan hasrat Trump ini tidak akan dapat direalisasikan.

Tindakan kontroversi Trump itu hakikatnya bukan isu baru.

Sebab, dalam kampanye pemilihan presiden sebelum ini, Trump berjanji akan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem jika terpilih sebagai presiden.

Sinar Harian