Setelah Trump, Delegasi Korsel akan Bertemu Presiden Presiden RRT dan PM Jepang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Dua pejabat senior Korea Selatan yang bertemu pimpinan Korea Utara Kim Jong Un akan secara terpisah akan mengunjungi para pemimpin Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Jepang minggu ini.

Juru bicara "Gedung Biru" Korea Selatan, Kim Eui-kyeom mengatakan, kepala Kantor keamanan nasional Chung Eui-yong akan bertemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping pada Senin (12/3/2018).

Sementara kepala intelijen Korea Selatan Suh Hoon, bersama satu perwakilan, Chung Nam Gwan-pyo, akan berbicara dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Selasa (13/3/2018).

Chung dan Suh akan bertolak ke Tiongkok dan Jepang secara terpisah pada Senin (12/3/2018) untuk mendiskusikan hasil kunjungan mereka ke Korea Utara.

Chung juga dijadwalkan akan mengunjungi Rusia setelah perjalanan ke Beijing, tetapi secara rinci belum diumumkan.

Dua delegasi Korea Selatan kembali ke tanah air pada Minggu (11/3/2018) dari kunjungan dari Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi menyampakan undangan dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk dialog mengenai program nuklirnya nya kepada Presiden AS Donald Trump.

Trump setuju untuk bertemu dengan Kim sebelum atau akhir Mei, meskipun waktu dan tempat masih belum ditetapkan.

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump menyampaikan harapannya untuk mencapai kesepakatan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam denuklirisasi negara tersebut.

Pada hari Jumat (9/3/2018), Trump menulis di Twitter bahwa kesepakatan dengan Korea Utara tengah disusun dan jika rampung, akan menjadi sangat baik bagi dunia. Dirinya juga menuliskan bahwa waktu dan tempat pertemuan puncak tersebut akan ditetapkan kemudian.

Kamis (8/3/2018) Trump menerima proposal untuk bertemu dengan Kim selambatnya pada bulan Mei. Penasihat keamanan nasional AS H. R. McMaster dijadwalkan untuk berbicara mengenai rencana pertemuan puncak itu pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (12/03/2018).

Pemerintahan Trump tetap memberlakukan sanksi-sanksi sekaligus mempertahankan tuntutan terhadap Korea Utara untuk mengambil langkah nyata bagi denuklirisasi.