TRIBUNNEWS.COM, KAIRO -Sebanyak 166 gereja dan bangunan yang melayani kegiatan gereja di sejumlah provinsi di Mesir yang sebelumnya tidak memiliki izin disetujui mendapatkan legalisasi dari Pemerintah Mesir.

"Status legal 166 gereja dan bangunan di beberapa provinsi di Mesir telah disetujui dan semua persyaratan harus dipenuhi dalam waktu empat bulan," pernyataan dari kabinet pemerintah Mesir seperti dilansir dari Middle East Monitor, Selasa (17/4/2018).

Berdasarkan pernyataan itu, langkah legalisasi diambil untuk menghormati ketentuan hukum dan konstitusi yang wajib memenuhi hak warga Mesir melakukan ritual keagamaan.

Baca: Ketika Bayaran Pisang Goreng dari Tika Jadi Momen Penting Bagi Hotman Paris

Pada Februari lalu, Menteri Dalam Negeri Mesir Mostafa Madbouly, yang kala itu menjabat sebagai perdana menteri, memerintahkan pemrosesan semua permohonan perizinan gereja.

Sejauh ini, komite telah memberikan status legal ke 53 gereja yang tak terdaftar, sehingga total bangunan gereja yang sudah disahkan mencapai 219.

Sementara, masih ada 3.511 bangunan gereja yang menunggu untuk mendapat perizinan.

Egypt Independent melaporkan, dalam rapat kabinet yang dihadiri Perdana Menteri Sherif Ismail itu, menekankan pentingnya koordinasi antara pihak berwenang dan pemerintah daerah untuk membereskan masalah legalisasi gereja.

Baca: Mendagri Minta FKUB Jaga Harmoni Kebangsaan

Sebelumnya, parlemen Mesir meloloskan hukum pendirian dan renovasi gereja pada Agustus 2017, setelah adanya diskusi antara pemimpin Gereja Koptik dan pemerintah.

Namun, kelompok hak asasi manusia internasional Human Rights Watch menilai aturan tersebut masih diskriminasi, karena berbagai ketentuan yang mempertahankan pembatasan atas pembangunan dan renovasi gereja.

Penulis: Veronika Yasinta

Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Pemerintah Mesir Legalisasi 166 Gereja Tak Terdaftar