Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri baru Malaysia, Mahathir Mohamad adalah seorang yang mengaku anti-Semitisme.

Ia disumpah sebagai Perdana Menteri, dua dekade setelah dirinya terakhir menjabat.

Mahathir memimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan yang memberikan kemenangan dalam pemilihan umum Malaysia pada hari Rabu.

Baca: Fahri Hamzah Sebut Kemenangan Partai Oposisi di Malaysia Akan Menjalar ke Indonesia

Mahathir dikenal karena retorikanya yang anti-Semitisme.

Dia menulis pada blog pribadinya di tahun 2012 bahwa "Yahudi memerintah dunia ini dengan wakil-wakilnya," seperti laporan dari AP.

Baca: Jadi Perdana Menteri, Mahathir Langsung Tabuh Genderang Perang Terhadap Korupsi di Malaysia

"1,3 milyar Muslim tidak dapat dikalahkan oleh beberapa juta orang Yahudi. Pasti ada jalan. Dan kita hanya dapat menemukan jalan jika kita berhenti berpikir untuk menilai kelemahan dan kekuatan kita, merencanakan, menyusun strategi, dan kemudian melakukan serangan balik." katanya pada Konferensi Organisasi Islam pada 2003, di Kuala Lumpur seperti dilansir Forward, (11/5/2018).

Baca: Trump Ucapkan Selamat Kepada Mahathir Mohammad Terpilih Sebagai Perdana Menteri Malaysia

"Kami sesungguhnya begitu kuat. 1,3 milyar orang tidak dapat dihancurkan begitu saja. Orang-orang eropa telah membunuh setengah dari kaum Yahudi saat itu, terbunuh 6 juta dari 12 juta," tambah Mahathir.

Ia juga mengatakan bahwa dirinya merasa senang jika diberi label anti-Semitisme, dan mengungkapkan topik-topik pembicaraan kaum Yahudi atas kekerasan yang kaum mereka alami ketika peristiwa Holocaust, dimana kekejaman Nazi Jerman terhadap mereka.

Namun, tidak berkaca pada tindakan mereka terhadap pembunuhan tak manusiawi di Palestina.

Buku terbitannya tahun 1970 yang berjudul "The Makay Dilemma" menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi yang tidak hanya berhidung bengkok, tetapi juga memahami uang secara naluriah.

Pada 2007, Mahathir tidak lagi menjabat dan memfokuskan diri membentuk pengadilan kejahatan perang pada korban pelecehan di Irak, Libanon, dan wilayah Palestina.

(JTA/AP)