Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR  - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak menjalani pemeriksaan kesehatan di rumahnya di Taman Duta, Kuala Lumpur.

Minggu (20/5/2018), Najib menulis di akun Twitter, foto dirinya menjalani tes tekanan darah.

"Menjalani pemeriksaan kesehatan rutin tadi malam (Sabtu)," tulis Najib seperti dilansir Media lokal Malaysia, The Star, Senin (21/5/2018).

Baca: Malaysia Bentuk Satgas Baru Ungkap Skandal Korupsi 1MDB

"Segalanya dalam kondisi normal. Bulan Ramadhan ini, kita pasti akan diuji oleh semua jenis penderitaan. Mungkin kita diberkati dan dilindungi oleh Allah," cuitan Najib.

Najib meninggalkan kediamannya kemarin untuk menghadiri serangkaian acara di Pekan, Pahang.

Selain itu, Najib meminta perlindungan untuk diri dan keluarganya karena takut akan keselamatan mereka setelah pemilihan umum ke-14.

"Mohd Najib Tun Abdul Razak telah mengajukan laporan polisi meminta perlindungan untuk dirinya dan keluarganya karena mereka takut untuk keselamatan mereka setelah pemilihan umum 14, " ujar mantan juru bicara Najib dalam sebuah pernyataan, Minggu (20/5/2018).

Baca: Komisioner KPK Malaysia: Najib Akan Kena Sanksi Hukum Bila Tak Penuhi Panggilan Besok

Pernyataan dua poin ini dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap laporan media bahwa Najib telah mengajukan laporan di markas besar polisi, Sabtu (19/5/2018) kemarin, pukul 17.00 waktu setempat.

Adanya ancaman nyata jelas dialami Najib dan anggota keluarganya setelah kalah di Pemilu yang lalu.

Laporan dari kebanyakan media lokal menyatakan bahwa mantan Perdana Menteri telah meminta untuk dimasukkan di bawah program perlindungan saksi dalam penyelidikan yang sedang berlangsung dalam skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Kasus 1MDB tersebut mencuat ketika Wall Street Journal memublikasikan dokumen yang menunjukkan Najib menerima dana 681 juta dolar AS, atau Rp 9,5 triliun ke rekening pribadinya.

Mantan PM yang berkuasa selama dua periode tersebut bersikeras bahwa uang itu merupakan donasi dari salah seorang anggota Kerajaan Arab Saudi.

Enam negara, termasuk AS dan Swiss, melakukan penyelidikan terhadap skandal yang disebut merugikan negara hingga 4,5 miliar dolar AS, atau Rp 62,8 triliun tersebut.