Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Satu-satunya menteri wanita Jepang Satsuki Katayama (59) Kamis ini (18/10/2018) membantah terlibat korupsi pajak terutama diisukan menerima uang insentif satu juta yen dari sekretarisnya yang mendapatkan uang itu dari sebuah perusahaan Jepang.

"Pemberitaan mengenai saya di sebuah media tidak benar. Seolah-olah saya harus meminta satu juta yen, tapi artikel itu menuliskan seolah-olah  saya telah campur tangan dalam pemeriksaan pajak dari pajak nasional. Saya tidak pernah berbicara dengan pihak penyelidikan pajak ke perusahaan tertentu dan tidak pernah menerima 1 juta yen," tegas Katayama membantah pemberitaan tersebut.

Hari ini (18/10/2018) majalah mingguan Shukan Bunshun menerbitkan artikel bahwa Katayama 3 tahun lalu (2015) menerima uang satu juta yen dari sekretarisnya saat itu yang memperoleh uang dari seorang pengusaha Jepang.

"Berita tersebut jelas tidak akurat dan sangat disesalkan sekali," tekannya lagi.

Untuk itu Katayama sedang mempersiapkan tindakan hukum terhadap majalah mingguan tersebut.

"Kami sedang mempersiapkan untuk mengajukan tindakan hukum banding dengan pencemaran nama baik secepat mungkin," tekannya lebih lanjut.

Menurut artikel majalah tersebut, pada bulan Juli 2015 seorang manajer perusahaan memberikan uang satu juta yen kepada Katayama. Demikian pula September 2015 manajer menemui Katayama di kantornya di gedung Majelis Tinggi Parlemen Jepang.

Uang satu juta yen diberikan sebagai tanda terima kasih pihak perusahaan karena dianggap membantu mengantisipasi masalah pajak perusahaan manufakturing  tersebut.

Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga dalam komentarnya siang ingin menekankan akan mempelajari kasus tersebut terlebih dulu, "Sebaiknya Menteri Katayama sendiri yang menjelaskan kepada pers sementara kami menantikan laporan lengkapnya lebih lanjut," ungkap Suga.