Wapres JK: Negara-negara G20 Harus Dapat Memelihara Stabilitas dan Keterbukaan Ekonomi
Jusuf Kalla mengungkapkan negara G20 harus meningkatkan koordinasi dan sinergi kebijakan makro ekonomi untuk meminimalisir efek negative spillover.
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, BUENOS AIRES - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengungkapkan negara-negara G20--sebagai forum yang mewakili dua per tiga populasi dunia--harus meningkatkan koordinasi dan sinergi kebijakan makro ekonomi untuk meminimalisir efek negative spillover.
Serta mendorong pengembangan model bisnis digital untuk percepatan pertumbuhan inklusif dan peningkatan distribusi pendapatan.
Hal ini perlu dilakukan di tengah pertumbuhan ekonomi global yang masih tidak merata, proteksionisme dagang, dan persaingan geo-politik yang sedemikian ketat.
Untuk itu, anggota G20 harus memiliki komitmen bersama menuju pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
Demikian pesan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mewakili Pemerintah Indonesia yang diungkapkan pada KTT G20 di Buenos Aires, Jumat (30/11/2018).
Baca: Mengenal Ratu Munawaroh, Ibu Tiri Zumi Zola yang Setia Mendampingi Hingga Zulkifli Nurdin Berpulang
"G20 harus dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dengan memelihara stabilitas dan keterbukaan ekonomi. Dan yang lebih penting lagi, kita harus mengutamakan kepentingan rakyat," ujarnya.
Meskipun era digital telah mengubah kehidupan, namun kata Wapres, kita harus memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak.
"Inisiatif Indonesia yaitu Inclusive Digital Economy Accelerator Hub, atau IDEA Hub, telah diakui oleh G20 sebagai platform untuk berbagi informasi dan sarana promosi model bisnis ekonomi digital dan inovasi," paparnya.
Oleh karena itu, kata JK, sarana promosi model bisnis ekonomi digital harus fokus pada sharing economy, peningkatan keterampilan digital tenaga kerja, dan inklusi keuangan.
Wapres meyakini bahwa digital business models dapat menciptakan pertumbuhan inklusif peningkatkan kesejahteraan dan distribusi pendapatan yang lebih baik.
Baca: Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Tanah Rp 150 M, Ketut Sudikerta Hanya Tertawa
"Indonesia juga telah mengimplementasikan beberapa kebijakan terkait, termasuk insentif pajak untuk investasi, dan membuka taman sains dan teknologi, serta memprioritaskan pembangunan teknologi finansial," terangnya.
Wapres juga meyakini, bahwa masih terdapat banyak tantangan, di antaranya adalah pajak e-commerce dan the future of work.
Namun demikian, kata Wapres, Indonesia sangat optimistis dengan penggunaan teknologi dalam mengangkat kerja sama G20 ke era baru yang lebih tinggi, dan memastikan bahwa kerja sama G20 bermanfaat langsung bagi masyarakat dengan memelihara stabilitas dan keterbukaan ekonomi.
"Bersama-sama, kita dapat menanggulangi berbagai masalah global tanpa harus menciptakan distorsi baru, memilih antara pemenang dan pecundang, atau menyebabkan kerugian ekonomi," kata JK. (RN/SY, KIP-Setwapres)