Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Suriah, Staffan de Mistura akan melakukan pertemuan dengan pejabat tingkat tinggi dari Iran, Rusia dan Turki.

Pertemuan itu rencananya dilakukan di Jenewa pada awal pekan depan untuk membahas pembentukan komite konstitusi.

Seperti yang disampaikan pernyataan resmi PBB pada Jumat kemarin.

Dikutip dari laman Al Jazeera, Sabtu (15/12/2018), pembicaraan tentang pembentukan komite 'kredibel, adil dan inklusif' tersebut untuk menyusun konstitusi baru bagi Suriah.

Selain itu, pembahasan juga sengaja dilakukan untuk mengantar pemilihan yang akan berlangsung menjelang presentasi bulanan de Mistura ke Dewan Keamanan (DK) PBB yang ditetapkan pada Kamis, 20 Desember mendatang.

Baca: Masyarakat Diminta Tidak Percaya Kabar Bohong, Belum Tentu Badan Kotak-kotak Berambut Cepak itu TNI

Bulan lalu, pihak yang memiliki konflik serta menjadi mediator, Suriah yang bertikai di Kazakhstan telah gagal menyepakati pembentukan komite konstitusi yang merupakan kunci untuk mengakhiri perang sipil selama 7 tujuh tahun tersebut.

De Mistura, yang akan berakhir masa jabatannya pada akhir tahun ini menyebut Suriah telah 'kehilangan peluang'.

Yang dipermasalahkan adalah delegasi beranggotakan 50 orang yang terdiri dari ahli Suriah, masyarakat sipil, independen, pemimpin suku dan perempuan.

De Mistura diberi wewenang oleh negara-negara yang menghadiri konferensi perdamaian Suriah di sebuah resor di Laut Sochi yang dikuasai Rusia pada Januari lalu, untuk menyatukan negara konflik itu.

Kesepakatan telah dicapai pada 50 anggota delegasi pemerintah dan delegasi yang setara dengan oposisi.

Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan bahwa pemerintahannya hanya akan mempertimbangkan amandemen konstitusi saat ini.

Amandemen konstitusi tersebut bertentangan dengan perjanjian Sochi yang meminta pemerintah, oposisi dan independen untuk menyusun dokumen baru.

Awal pekan ini, de Mistura mengatakan bahwa tugasnya masih berlanjut untuk membentuk komite konstitusi.

Ia menambahkan, jika pengumuman tentang komite tidak dibuat, maka pihaknya harus menarik kesimpulan sendiri.

Perang Suriah telah menewaskan lebih dari 360.000 orang sejak dimulai pada 2011 silam, yang berawal dari tindakan keras polisi terhadap protes anti-pemerintah.

Pemerintah Suriah telah kembali menguasai sebagian besar wilayah negara itu sejak militer Rusia melakukan intervensi pada 2015, dan memberikan dukungan terhadap pemerintah al-Assad.