TRIBUNNEWS.COM, BUDAPEST - Ribuan orang turun ke jalan ibukota Hungaria, Minggu (16/12/2018), di hari keempat aksi unjuk rasa menentang undang-undang baru tentang ketenagakerjaan.

Dalam aksi itu demonstran memprotes UU tersebut karena membatasi hak-hak pekerja dan melemahkan demokrasi.

Mereka mengecam direvisinya aturan lembur oleh pembuat UU yang telah disetujui Rabu (12/12/2018) lalu.

Dilansir AP, pengunjuk rasa membawa slogan-slogan anti-pemerintah dan teriakan protes di tengah suhu di bawah nol di luar parlemen.

Kerumunan massa pengunjuk rasa menjadi semakin marah ketika terdengar suara dari speaker mendesak demonstran untuk tetap bermartabat dan damai dalam melakukan aksinya.

Baca: PM Prancis Akui Salah Saat Tangani Rompi Kuning, Tidak Sadar Aksi Akan Meluas

Orasi keras disuarakan pembicara akhir, yakni Anna Donath, putri Menteri.

"Kami tidak akan bosan. Kami tidak akan pulang. Hari ini kami, dua kali lebih banyak daripada kemarin. Kami semakin banyak dari hari demi hari. Ini adalah komunitas massa."

Petugas menggunakan gas air mata yang berusaha untuk mengendalikan dan membubarkan kerumunan pengunjuk rasa.

Poin revisi UU tenaga kerja yang memicu protes meningkatnya jumlah maksimum jam lembur yang perusahaan dapat menuntutnya dari pekerja dalam satu tahun dari 250 menjadi 400 jam.

Perubahan itu dimaksudkan untuk mengimbangi kekurangan tenaga kerja yang sedang terjadi di Hungaria.

Selama empat hari aksi unjuk rasa dimulai Rabu malam (12/12/2018).

Aksi unjuk rasa juga telah berevolusi mencakup keluhan tentang kebijakan lainnya dari pemerintah Perdana Menteri Viktor Orban.

Unjuk rasa di Hungaria ini meluas setelah hal serupa melanda Perancis pekan lalu.

Pengunjuk rasa yang menamakan dirinya 'Rompi Kuning' memprotes kebijakan pemerintahan Perancis.