Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah mengungkapkan tidak ada perubahan kebijakan Jepang soal pembangkit listrik tenaga nuklir di dalam negeri. Demikian pula dengan kebijakan ke luar Jepang.

"Tidak ada perubahan kebijakan nuklir di Jepang dan di luar Jepang. Namun memang peninjauan kembali dilakukan untuk pembangunan tenaga nuklir di Turki saat ini," ungkap Hiroshige Seko, Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang, Jumat (18/1/2019).

Komentarnya tersebut terkait pula dengan penghentian pembangunan pembangkit nuklir Hitachi di Inggris yang diumumkan CEO Toshiaki Higashihara 17 Januari lalu.

"Pengeluaran dana 300 miliar yen sudah cukup besar dan kami tidak akan keluarkan dana lagi untuk pembangunan tersebut. Oleh karena itu sementara dihentikan dulu pembangunan pembangkit nuklir di Inggris," ungkap Higashihara kepada pers 17 Januari lalu.

Baca: Para Pekerja Asing di Jepang Punya Hak Menuntut Perusahaan Jika Terjadi Kecelakaan Kerja

Bagi pemerintah Jepang sendiri tak ada perubahan kebijakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang harus dilakukan seaman mungkin bagi masyarakat.

"Dalam mengejar kebijakan energi yang bertanggung jawab untuk masa depan (sebagai pemerintah Jepang), kami akan mengejar semua opsi dan kemungkinan, termasuk tenaga nuklir," tambah Seko.

Meskipun demikian pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di luar negeri, terutama Turki, dimana pemerintah dan Mitsubishi Heavy Industries mengerjakannya, kini sedang melakukan peninjauan ulang untuk pembangunan pembangkit nuklir di Turki.