Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sebanyak 240 warga Jepang menentang upacara ritual Shinto mengenai pentahbisan Kaisar Jepang yang baru bulan Oktober mendatang yang dinamakan Daijousai.

"Masyarakat tidak bisa menuntut ke pengadilan haknya sebagai pembayar pajak atas biaya yang dikeluarkan Pemerintah karena undang-undangnya memang tidak ada," ungkap hakim Yoshihide Asakura, Selasa (12/2/2019) yang memutuskan membatalkan aplikasi tuntutan kepada pemerintah agar Daijousai dibatalkan.

Sebanyak 240 orang mengajukan tuntutan Desember 2018 agar Daijousai dibatalkan karena menggunakan uang rakyat dari pajak negara.

Dan hal itu dianggap menghamburkan uang rakyat dan tidak beguna sehingga tuntutan diajukan ke pengadilan Tokyo.

Baca: Kecelakaan Kerja atau Kematian Para Pekerja Asing di Jepang Mendapat Penggantian 100 Persen

Biaya Daijousai sekitar 1,65 miliar yen dan akan dihadiri lebih dari 100 kepala negara.

Upacara ritual Shinto ini sangat langka, pertama kali sejak 200 tahun lalu.

Kaisar biasanya digantikan setelah meninggal dunia, tetapi pertama kali sejak 200 tahun lalu Kaisar digantikan oleh putera mahkotanya kali ini.

Kaisar Akihito akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Kaisar Jepang tanggal 30 April 2019 dan 1 Mei 2019 digantikan oleh Kaisar Baru Naruhito (58), putera mahkota Kaisar Akihito.

Meskipun pergantian Kaisar berlangsung 1 Mei 2019, upacara ritual Shinto baru dilakukan Oktober mendatang.

Baca: Fitri Ditemukan Tewas dengan Tangan Terikat, Pelakunya Ditangkap Dini Hari Tadi

Kalangan yang protes tersebut menuntut pemerintah membayar ganti rugi 10.000 yen per orang atau 2.400.000 yen apabila kasusnya dimenangkan mereka.

Namun kasusnya ditolak pengadilan Tokyo Selasa ini.

Upacara ritual Shinto Daijousai akan dilakukan tanggal 22 Oktober 2019.