Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

Pemilihannya sendiri akan mulai dilakukan pada November 2019 ini.

Kali ini Indonesia mengusung tema pencalonan 'A true Partner for Democracy, Development and Social Justice'.

Baca: Target Penjualan Tak Tercapai, Sales Ponsel Dihukum Lari 3 KM Hingga Makan Garam dan Terasi

Ada 3 fokus utama yang akan menjadi perhatian dalam memperkuat upaya bersama untuk mempromosikan dan melindungi HAM.

Hal itu disampaikan Menlu RI Retno Marsudi saat menghadiri pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB (HAM) Sesi ke-40 di Markas PBB, Jenewa, Swiss, Selasa (26/2/2019).

Pertama, semua negara harus berkontribusi memperkuat Dewan HAM agar berfungsi sebagai badan utama dan terpercaya dalam membahas isu-isu HAM secara imparsial dan obyektif, dengan didukung mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif.

“Politisasi, standar ganda, dan tebang pilih isu hanya akan menghambat negara-negara dalam menangani masalah HAM secara efektif,” jelas Menlu Retno dalam keterangannya yang diterima, Rabu (27/2/2019).

Kedua, kerja sama dan mekanisme perlindungan HAM di kawasan harus diperkuat.

Sebagai contoh, langkah konkrit Indonesia dalam membantu Myanmar mengatasi isu kemanusiaan dan mencari penyelesaian jangka panjang untuk situasi di Rakhine State.

Baca: Kecelakaan Beruntun di Lintas Padang - Solok, Libatkan 6 Mobil dan 2 Sepeda Motor

Ketiga, perlunya peningkatan kerja sama yang efektif dan konstruktif antara pemerintah, insitusi HAM nasional, dan masyarakat sipil.

Badan dan organisasi tersebut memiliki peran penting dalam mengarusutamakan nilai dan standar HAM di masyarakat.

"Tidak ada negara yang tidak memiliki catatan HAM. Namun hal ini tidak boleh menjadi halangan untuk terus memajukan HAM," ujar dia.

Baca: Joko Driyono Jalani Pemeriksaan Lebih Cepat Karena Harus Mempersiapkan Pelaksanaan Piala Presiden

Indonesia merupakan satu anggota pendiri (founding Member) Dewan HAM PBB dan sebelumnya telah 4 kali menjadi anggota Dewan HAM pada tahun 2006-2007, 2007-2010, 2012-2014 dan 2015-2017.

Dewan HAM memiliki 47 anggota yang dipilih Majelis Umum PBB dan bersidang sedikitnya 3 kali dalam setahun.

Terdapat 5 kandidat dari kelompok Asia Pasifik, yaitu Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Marshall Island, dan Iran yang akan memperebutkan 4 kursi.