DK PBB Diminta Turun Tangan Sikapi Kekerasan Terhadap Demonstran Oleh Penguasa Militer Sudan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta bersatu dalam menyikapi kekerasan terhadap demonstran prodemokrasi oleh penguasa militer Sudan.

 Demikian disampaikan Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq  kepada wartawan seperti dilansir  dari NHK, Jumat (7/6/2019).

Dewan Keamanan telah menggelar pertemuan darurat secara tertutup pada Selasa (4/6/2019), sehari setelah Dewan Transisi Militer Sudan meluncurkan pemberantasan terhadap orang-orang yang mendesak sebuah transisi ke pemerintahan sipil. 

Insiden tersebut menewaskan banyak orang.

Namun, Dewan Keamanan gagal untuk mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengecam pemberantasan tersebut. 

Hanya beberapa negara Eropa anggota Dewan Keamanan, termasuk Inggris dan Prancis, secara terbuka mengecam aksi militer itu.

Sejumlah diplomat dalam Dewan Keamanan menyalahkan Cina dan Rusia karena menolak sebuah usulan pernyataan. Cina memiliki hubungan ekonomi dan militer dengan Sudan.

Kementerian Kesehatan Sudan pada Kamis lalu menyebutkan jumlah orang yang meninggal dalam insiden tersebut sebanyak 61 orang. 

 Sementara ahli medis oposisi menyebutkan 108 orang tewas sejak Senin lalu (3/6/2019).