TRIBUNNEWS.COM, KASHMIR - Ketegangan di Kashmir meningkat setelah otoritas India pada Minggu (28/7/2019), mengerahkan sedikitnya 10.000 tentara paramiliter ke wilayah perbatasan yang disengketakan.

Namun para pejabat menyatakan pengerahan pasukan tersebut adalah langkah rutin dan bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Pemerintah India telah mempertahankan penempatan sekitar 500.000 tentara di wilayah Himalaya, yang telah terbagi dengan Pakistan sejak 1947.

Ketegangan di kawasan itu telah meningkat pada beberapa tahun terakhir, sementara penduduk setempat mulai merasa cemas akan kehilangan hak-hak istimewa mereka setelah Mahkamah Agung India, pada tahun lalu, mulai mendengarkan kasus yang menantang ketentuan konstitusional.

Baca: Ayah Bilqis Putri Ayu Ting Ting, Bukan Tertulis Enji, Shaheer Sheik atau Raffi Ahmad, Tapi Sosok Ini

Baca: ZODIAK CINTA Ramalan Zodiak CINTA Senin 29 Juli 2019: Hati Cancer Membara, Scorpio Harmonis

Baca: Jokowi Bicara Soal Calon Menteri di Kabinet Jilid II, Ini Bocorannya

Baca: Warga Teluk Pakedai Digegerkan Temuan, Diduga Korban Perampokan Disertai Pembunuhan

Sementara para pejabat di India mengatakan, penempatan pasukan, yang kemungkinan bakal bertambah lagi 20.000 personel, adalah untuk meringankan beban kelelahan pasukan yang ditempatkan di sana sejak pemilu tahun lalu dan kini diharuskan memantau musim ziarah tahunan Hindu.

"Pasukan itu telah bekerja terus menerus selama tujuh bulan. Beberapa harus cuti dan beberapa dikirim untuk pelatihan di luar," ujar Direktur Jenderal Polisi Kashmir, Dilbagh Singh, kepada AFP.

"Kami telah meminta untuk 20.000 tentara, mungkin lebih banyak yang akan datang," lanjutnya.

Seorang pejabat keamanan senior mengatakan, pengerahan pasukan paramiliter tambahan itu demi menjaga kemungkinan terjadi aksi protes terkait keputusan maupun peristiwa.

Namun sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya itu tidak memberi rincian lebih lanjut, sembari menambahkan bahwa pengaturan keamanan di Kashmir bakal diatur ulang dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya.

Sementara warga mengatakan, kekhawatiran yang dirasakan penduduk setempat berkaitan dengan kemungkinan pemerintah India mengesampingkan ketentuan konstitusional yang memungkinkan orang India dari luar wilayah yang disengketakan untuk membeli tanah di sana.

Wilayah Kashmir yang dikuasai India telah dibawa di bawah pemerintahan langsung New Delhi sejak Juni 2018, menyusul Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menarik dukungan untuk mitra lokalnya dan membubarkan pemerintah lokal terpilih.

Wilayah Kashmir yang dikuasai India telah dibawa di bawah pemerintahan langsung New Delhi sejak Juni 2018, menyusul Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menarik dukungan untuk mitra lokalnya dan membubarkan pemerintah lokal terpilih.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com : https://internasional.kompas.com/read/2019/07/28/23225681/india-kirim-10000-tentara-paramiliter-di-perbatasan-kashmir.