Jepang Tambah Anggaran 7,5 Miliar Yen Stabilkan Energi Surya dan Angin
Pemerintah Jepang merencanakan menjadikan solar (energi surya) dan energi terbarukan lainnya sebagai "sumber daya utama".
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang merencanakan menjadikan solar (energi surya) dan energi terbarukan lainnya sebagai "sumber daya utama", serta menstabilkan pasokan dengan tambahan anggaran 7,5 miliar yen.
"Masalah yang ada antara lain jumlah pembangkit listrik sangat bervariasi tergantung pada cuaca dan keseimbangan antara pasokan dan permintaan cenderung terganggu. Kementerian Lingkungan Hidup akan menganggarkan 7,5 miliar yen dalam permintaan anggaran tahun depan dan akan menyebarkan sistem untuk mengontrol keseimbangan antara penawaran dan permintaan listrik," ungkap sumber Tribunnews.com, Jumat (23/8/2019).
Strategi jangka panjang pemerintah untuk memajukan penanggulangan pemanasan global telah menetapkan tujuan "memperbarui sumber daya utama" pada tahun 2050 untuk energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin.
Namun, jumlah daya yang dihasilkan oleh tenaga surya dan angin sangat bervariasi tergantung pada cuaca.
Dan jika ada kelebihan listrik, keseimbangan antara penawaran dan permintaan dapat terganggu, yang mengakibatkan pemadaman listrik skala besar.
Misalnya, di Kyushu, jumlah tenaga surya yang dapat dihasilkan meningkat pada daya 50.000 kilowatt setiap bulan.
Dan sejak Oktober tahun 2018, output control telah diterapkan untuk menghentikan sementara pembangkit listrik.
Oleh karena itu perlu untuk menghilangkan ketidakstabilan tersebut untuk menjadikan energi terbarukan sebagai "sumber daya utama".
Kementerian Lingkungan Hidup memutuskan untuk bekerja pada penyebaran sistem yang mengontrol pasokan dan keseimbangan permintaan listrik.
Sistem ini menghubungkan baterai penyimpanan gedung dan perangkat pengisian kendaraan listrik ke internet, dan menyimpan serta mengisi daya dari jarak jauh ketika ada surplus listrik.
"Kementerian Lingkungan Hidup bermaksud untuk mensubsidi setengah dari biaya untuk kalangan bisnis yang telah memperkenalkan sistem tersebut, dan akan memasukkan sekitar 7,5 miliar yen ke dalam permintaan anggaran untuk tahun depan," tambah sumber Tribunnews.
