Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version
Deutsche Welle

AS: Pemukiman Israel di Tepi Barat Tidak Lagi Melanggar Hukum Internasional

Menlu AS Pompeo mengatakan, menganggap pemukiman Israel tidak konsisten dengan hukum internasional tidak memajukan proses perdamaian.…

Administrasi Presiden AS Donald Trump melunakkan pendirian terhadap pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki Israel, demikian diumumkan diplomat tinggi Washington hari Senin (19/11).

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan, pemerintah AS tidak akan lagi mematuhi keputusan tahun 1978 yang menganggap pemukiman sipil di daerah yang diduduki "tidak sejalan dengan hukum internasional."

"Pendirian pemukiman sipil Israel di Tepi Barat pada dasarnya tidak melanggar hukum internasional," katanya. "Menyebut pemukiman sipil ini tidak konsisten dengan hukum internasional tidak berfungsi. Ini tidak berhasil memajukan proses perdamaian," tambahnya. "Tidak akan ada solusi hukum dari konflik ini. Argumen, siapa yang benar di bawah hukum internasional dan siapa yang salah, tidak akan membawa perdamaian." Menurut Pompeo yang memungkinkan hanyalah solusi politik.

Pompeo mengatakan, Washington dengan ini tidak mengemukakan pendapat terkait legalitas pemukiman Israel atau status Tepi Barat, dan menambahkan, isu ini harus dirundingkan oleh pihak Palestina dan Israel sendiri.

Uni Eropa mengecam kebijakan baru AS

Perubahan besar dalam kebijakan AS membuat warga Palestina marah yang menuai kritik internasional, yang kebanyakan menganggap pemukiman ini ilegal.

Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, keputusan AS "sepenuhnya bertentangan dengan hukum internasional." Nabil Abu Rdeneh mengatakan lebih lanjut, "pemerintah AS telah kehilangan kredibilitas untuk memainkan peranan apapun dalam proses perdamaian di masa depan."

Sementara itu Uni Eropa mengatakan, posisinya terhadap pemukiman Israel "jelas dan tetap tidak berubah." Ketua bagian kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Semua aktivitas permukiman menurut hukum internasional adalah ilegal. Uni Eropa menyerukan kepada Israel untuk mengakhiri semua pembangunan pemukiman, sesuai dengan kewajiban internasionalnya sebagai pihak berkuasa."

Pemerintah Israel mendapatkan pukulan terkait pemukimannya, ketika Mahkamah Eropa minggu lalu memutuskan, bahwa semua produk buatan pemukiman Israel harus dilabeli.

Netanyahu memuji keputusan AS

Tidak lama setelah pengumuman Washington, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, perubahan kebijakan AS terhadap pemukiman Israel adalah "membenarkan kesalahan historis."

Halaman
12
Ikuti kami di
Sumber: Deutsche Welle
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas