Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muhammadiyah menyesalkan pemberitaan Wall Street Journal (WSJ) terkait adanya pemberitaan pemberian fasilitas dan lobi pemerintah China ke organisasi masyarakat seperti Muhammdiyah, Nahdatul Ulama (NU) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI), agar menutup mata pada kasus kemanusiaan warga muslim Uighur di Xinjiang.

Ketua Pusat Pimpinan (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir meminta Wall Street Journal meminta maaf dan meralat terkait laporannya yang dimuat Rabu, 11  Desember 2019).

Hal itu disampaikan Haedar saat konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI."

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," tegas Haedar.

Ia menambahkan, Muhammadiyah bergerak dibidang kemanusiaan dan menjunjung tinggi moral sebagai kekuatan bangsa. Sehingga pemberitaan tersebut, jauh dari hal yang sebenarnya.

Baca: Mandiri Syariah Perkuat Layanan Cash Management Muhammdiyah

Diketahui dalam laporan WSJ yang ditulis pada Rabu (11/12), memaparkan China menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam setelah isu Uighur mencuat pada 2018 lalu.

Isu Uighur sebelumnya mencuat dari laporan organisasi HAM Internasional yang menyebut pemerintah China menahan satu juta orang Uighur di kamp penahanan.

Baca: Kasus Uighur, GP Ansor Minta Klarifikasi atas Lahan Minyak dan Gas di Xinjiang

China berupaya membujuk ormas Islam hingga akademisi untuk menutup mata dan tidak mengeluarkan kritik atas dugaan persekuasi serius yang terima warga Muslim Uighur di Xinjiang.

Pemerintah China bahkan mengundang dan membiayai puluhan tokoh, petinggi ormas, akademisi, dan wartawan untuk melihat langsung keadaan di Xinjiang.