TRIBUNNEWS.COM - Perairan Laut Natuna beberapa waktu ini memanas.

Hal itu lantaran adanya kapal laut asing yang dikabarkan memasuki wilayah perairan Natuna.

Ketegangan ini mereda ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Natuna pada Rabu (8/1/2020).

Kini, beredar kabar Indonesia membuka peluang kerja sama dengan China.

Rencananya, Indonesia akan bekerja sama dengan China terkait pengelolaan Natuna.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Bukan hanya dengan China, dengan siapapun," tutur Moeldoko yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (10/1/2020).

Ia menuturkan, saat ini Indonesia bekerja sama dengan perusahaan minyak dari Amerika Serikat (AS).

Serta Exxon Mobile untuk mengelola sumber minyak yang ada di Natuna.

Moeldoko menegaskan, kerja sama serupa menurutnya dapat diterapkan dengan China dan negara lain.

Ia menambahkan, kerja sama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna sudah diatur dalam United Nations Convention of The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

Moeldoko menerangkan, sampai saat ini belum ada pembicaraan antara pemerintah Indonesia dengan China.

Pembicaraan itu terkait kabar kerja sama pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di ZEE Natuna itu.

Sementara itu, dikabarkan Tribunnews sebelumnya, Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengajak masyarakat Indonesia untuk bergerak menjaga Natuna.

Lewat gerakan Aksi Bela Indonesia Bersama Jaga Natuna, ACT akan menyalurkan logistik berupa bahan makanan pokok ke masyarakat Natuna dan TNI yang bertugas di sana.

Presiden Global Islamic Philanthropy (GIP), Ahyudin mengatakan bahwa untuk tahap awal ACT akan menyalurkan sebanyak 1.000 ton bahan pangan.

"Kami ingin membantu masyarakat Indonesia di pulau terdepan. Kami akan mengirim logistik pangan 1.000 ton untuk awal," terang Ahyudin, Jumat (10/1/2020).

Logistik berupa pangan itu penting untuk mendukung para masyarakat.

TNI di Natuna juga disiapkan untuk menjaga pulau terdepan itu.

Sejak minggu lalu, logistik pangan sudah dikirimkan ke Natuna.

ACT juga mengirimkan para relawan untuk berkoordinasi dengan masyarakat dan TNI di sana.

Presiden ACT, Ibnu Khajar menyebut bahwa persoalan Natuna berkaitan dengan kedaulatan bangsa.

"Jadi, setelah bangsa ini menjadi bangsa merdeka, kami sampaikan ke dunia jangan ganggu bangsa ini," kata Ibnu.

"Ini karena kami bangsa pejuang. Kami orang-orang sopan, santun, melayani tapi jangan ganggu kami. Bila itu terjadi kami jadi pejuang," tegasnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani/Lita Febriani)