TRIBUNNEWS.COM - Mantan teroris Sofyan Tsauri turut menanggapi isu WNI eks ISIS yang sedang menjadi pembicaraan apakah akan dipulangkan atau tidak ke Indonesia.

Sebelum isu WNI eks ISIS yang ingin dipulangkan ini merebak, Sofyan membeberkan dirinya sempat dihubungi oleh temannya yang merupakan seorang WNI yang berada di Suriah.

Kepada Sofyan, sang teman mengungkap kondisi sebenarnya yang ada di Suriah sehingga berharap untuk bisa dipulangkan ke Indonesia.

Dilansir Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan Sofyan dalam tayangan APA KABAR INDONESIA MALAM unggahan YouTube Talk Show tvOne, Jumat (7/2/2020).

"Ada enggak teman-teman yang saat ini masih berada di camp-camp di Turki, di Irak, dan juga di Suriah, mungkin ingin pulang?" tanya pembawa acara Chacha Annissa.

"Ya beberapa bulan sebelum ini, sekitar 3-4 bulan yang lalu, saya juga dihubungi oleh rekan di Suriah, yang meraka juga berjuang di sana," jawab Sofyan.

Sofyan mengungkapkan temannya tersebut berada di Kota Idlib sebagai pengungsi bersama WNI lainnya dan berharap bisa pulang ke Indonesia.

"Dan mereka menginformasikan kepada saya bahwa di Kota Idlib itu ada beberapa pengungsi yang mereka ingin pulang ke Indonesia," ujar Sofyan.

Sofyan menuturkan temannya tersebut adalah wanita yang mana suaminya sudah meninggal dan tidak memiliki paspor.

Kondisi WNI di Suriah disebut memprihatinkan lantaran kondisi Kota Idlib yang tidak aman dari serangan.

"Karena suaminya sudah meninggal, dan karena mereka sudah tidak punya paspor lagi, dan mereka ingin pulang, karena mereka sudah kehabisan bekal, kehabisan uang," terang Sofyan.

Baca: PKS Dukung Pemulangan WNI Eks ISIS, Mardani: WNI dari Wuhan China Saja Bisa Pulang, Mereka Korban

Baca: Nadirsyah Hosen Kritik Twit Jokowi soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Ini Pesan Gus Nadir untuk Presiden

"Dan dalam kondisi yang mencekam, karena hampir setiap hari pesawat dari Rusia dan Suriah juga membombardir daerah yang disebut Kota Idlib itu," paparnya.

Meski teman Sofyan menyebut kondisi WNI di Suriah memprihatinkan, Sofyan tetap tidak serta merta setuju pemulangan WNI eks ISIS.

Sofyan mengkhawatirkan para WNI eks ISIS hanya berpura-pura minta belas kasihan dan nantinya akan kembali mengulang tindak terorisme.

Berikut video lengkapnya:

Mardani Ali Sera Setuju WNI Eks ISIS Dipulangkan

Dalam segmen lain tayangan tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendukung pemulangan WNI mantan anggota ISIS ke Indonesia.

Awalnya, Chacha Annissa mempertanyakan sikap pemerintah yang hingga kini belum ada keputusan resmi.

Namun pemerintah kini tengah dilema jika memulangkan WNI eks ISIS maka bisa ada ancaman baru terorisme, namun jika tidak maka mereka akan menjadi stateless atau tak punya kewarganegaraan.

"Apa sih sebenarnya kekhawatirannya, preseden citra Indonesia jika kita kita menerima atau juga menolak?" tanya Chacha.

"Kalau menerima, kita bagai negara sarang teroris, tapi kalau tidak menerima ini mantan warga negara kita jadi stateless," sambungnya.

Mardani pun langsung menghubungkan dilema pemerintah itu dengan pemulangan WNI dari Wuhan yang mana sangat ia apresiasi.

Pemulangan WNI dari Wuhan memang menimbulkan pro dan kontra.

Kontra utamanya berasal dari warga Kabupaten Natuna yang wilayahnya dijadikan tempat karantina.

Namun pemerintah dianggap berhasil menyelesaikan masalah itu hingga WNI dari Wuhan bisa dipulangkan dan menjalani observasi di Natuna.

"Kemarin ada sedikit cerita saudara kita di Natuna protes terhadap teman-teman yang pulang bawa dalam tanda kutip dari Wuhan," jawab Mardani.

"Padahal pemerintah negara dalam hal ini hadir, saya apresiasi sekali," imbuhnya.

Mardani beranggapan harusnya pemerintah bisa memberi perlakuan yang sama dengan memperjuangkan pemulangan WNI eks ISIS.

Bahkan ia meyakini jika pemerintah berhasil memulangkan WNI eks ISIS, maka derajat peradaban masyarakat bisa terangkat.

"Dan mestinya sama gitu loh (dengan WNI eks ISIS). Mereka yang korban di sana juga kalau kita bisa selesaikan, derajat peradaban masyarakat Indonesia kita naik," ungkap Mardani.

Ia berharap pemerintah tidak mengabaikan para WNI eks ISIS lantaran dikhawatirkan malah akan menimbulkan masalah baru di luar negeri.

"Karena ada masalah itu jangan kita avoiding, jangan 'Enggak, ini bukan urusan kita'," tegas Mardani.

"Kalau enggak kita urus, dia akan jadi masalah di tempat yang lain yang kita tinggal dalam planet yang sama," imbuhnya.

Baca: BNPT Tegaskan Belum Ada Rencana Pemulangan Ratusan WNI Eks ISIS yang Tersebar di 3 Kamp Suriah

Baca: PKS Heran Jokowi Belum Putuskan: Kenapa Ribut, 50 WNI Eks ISIS Sudah Pernah Dipulangkan Tahun 2016

Berikut video lengkapnya:

Jubir Ma'ruf Amin Jelaskan Dilema Pemerintah

Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, menegaskan bahwa ISIS bukan merupakan negara.

Dilansir Tribunnews.com, Masduki mengungkapkan hal itu dalam SATU MEJA THE FORUM unggahan YouTube KOMPASTV, Kamis (6/2/2020).

Ketika ditanya soal WNI eks ISIS sudah membakar paspor Indonesia dan pernah setia kepada ISIS, Masduki menegaskan bahwa ISIS bukan negara sehingga tak ada pergantian warga negara.

Namun Masduki menyebut ISIS seolah-olah seperti sebuah negara, atau kuasi negara meskipun tetap saja bukan.

"Apakah mereka itu masih berstatus Warga Negara Indonesia ketika mereka sudah menyatakan loyal kepada ISIS, bahkan paspornya kemudian dikatakan sudah dibakar?" tanya pembawa acara Budiman Tanuredjo.

"ISIS itu bukan negara, bung!" tegas Masduki.

"ISIS itu bukan negara. Bahkan mungkin masih bisa kalau dikatakan negara, mungkin kuasi negara," sambungnya.

Masduki kemudian memberi contoh ketika dirinya pergi ke negara manapun dan mengaku setia dengan suatu kelompok, maka tak mengubah status kewarganegaraan.

Terlebih dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga sudah dijelaskan soal status WNI yang berada di luar negeri tetap akan dilindungi negara.

"Jadi sepanjang saya misalnya ke manapun saya, lalu saya setia kepada siapa tapi kalau ia bukan negara, maka azasnya masih ada," ungkap Masduki.

Namun kini pemerintah dilema dalam memulangkan para WNI eks ISIS jika berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM).

WNI eks ISIS masih punya hak untuk dilindungi negara, sedangkan masyarakat Indonesia lainnya juga punya hak untuk dilindungi.

"Jadi mereka masih WNI?" tanya Budiman.

"Masih WNI. Dan kita bisa dianggap sebagai melakukan pelanggaran HAM," jawab Masduki.

"Pertanyaan mendasarnya adalah, kalau kita memulangkan itu demi HAM, lalu bagaimana ancaman terhadap seluruh bangsa negara Indonesia itu yang juga perlu dilindungi HAM-nya," jelasnya.

Berikut video lengkapnya:

(Tribunnews.com/ Ifa Nabila)