Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, VENEZUELA - Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah mengumumkan negaranya tengah menghadapi kondisi darurat energi.

Pemerintahannya pun akan mengambil langkah untuk melindungi minyak negara dan memastikan keamanan energi.

"Saya menyatakan situasi darurat di industri minyak dengan Dekrit Konstitusi dan Presiden, untuk mengambil langkah-langkah mendesak dan diperlukan demi memastikan keamanan energi negara dan melindungi industri dari agresi imperialis," kata Maduro.

Dikutip dari laman Russia Today, Minggu (23/2/2020), Venezuela kini telah mengambil langkah yang diharapkan mampu melindungi industri minyak dan energi negara itu.

"Klausul 2 menciptakan komisi kepresidenan yang berkuasa penuh untuk perlindungan, restrukturisasi dan reorganisasi industri minyak nasional," jelas Maduro.

Maduro menyampaikan bahwa dirinya telah mengambil sejumlah langkah mendesak untuk menjamin keamanan energi sekaligus menjaga agar industri satu ini tidak terkena agresi imperialis.

"Saya tidak akan mentolerir blokade (Amerika Serikat/AS) itu, saya menandatangani dekrit untuk mendeklarasikan kondisi darurat energi di industri hidrokarbon, untuk menyesuaikan langkah-langkah yang perlu dan mendesak," papar Maduro.

Deklarasi itu dikeluarkan sehari setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi pada unit perdagangan berbasis di Rusia, Rosneft, karena melakukan bisnis dengan pemerintah Maduro.

Perlu diketahui, AS sebelumnya telah menyatakan bahwa kepemimpinan Maduro di Venezuela adalah suatu hal yang tidak sah.

Seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam cuitannya di media sosial Twitter.

"Hari ini kami memberikan sanksi kepada perusahaan minyak Rusia, Rosneft Trading S.A, memutus 'jalur hidup' utama Maduro dalam menghindari sanksi kami terhadap sektor minyak Venezuela," kata Pompeo.

Ia menegaskan bahwa siapapun yang menindas rakyat Venezuela dan mendukung rezim yang identik dengan korupsi, akan menerima konsekuensinya.

"Mereka yang mendukung rezim korup dan menindas rakyat Venezuela akan dimintai pertanggungjawaban," tegas Pompeo.

Sementara itu Wakil Presiden Rosneft untuk Perdagangan dan Logistik menegaskan pihaknya akan tetap menjalin kerja sama dengan Venezuela meskipun AS menjatuhkan sanksi.

"Kemitraan dengan Venezuela semata untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan sebelumnya telah dilunasi," kata pihak Rosneft.

Menurutnya, pembayaran dari Venezuela akan dilakukan sepenuhnya sesuai jadwal.

Kendati demikian, ia enggan mengungkapkan lebih lanjut terkait rincian tersebut.