TRIBUNNEWS.COM - Ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Retno Tanding Suryandari memberikan pandangannya perihal dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara-negara berkembang oleh Pemerintahan Presiden Donald Trump.

Menurut Retno, terdapat sejumlah kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu negara termasuk negara berkembang atau maju.

Namun, dalam langkah yang diambil oleh Pemerintahan Amerika Serikat itu, mereka menggunakan patokan keanggotaan kelompok 20 ekonomi utama alias G20.

"Sehingga Indonesia dan beberapa negara lain seperti Brazil, India, Afrika Selatan dikeluarkan dari negara berkembang dan dijadikan sebagai negara maju," ujar Retno saat dihubungi Tribunnews, Minggu (23/2/2020).

Kemudian, apa dampak positif dan negatif dari kebijakan Donald Trump ini untuk Indonesia? berikut uraian lengkapnya.

Baca: Trump Beri Sinyal Perang Dagang, Pemerintah Sebut AS Mau Bikin RI Defisit

Dampak Positif

Retno menjelaskan terdapat sejumlah dampak postif dari langkah Pemerintah Amerika Serikat ini, seperti potensi terbukanya pasar baru untuk Indonesia.

Menurutnya pasar di negara Amerika Selatan, Asia, dan Afrika Selatan tidak kalah potensial dengan pasar Amerika Serikat.

"Amerika Selatan dan Afrika terutama, ini kan banyak negara mulai selesai dengan konfliknya"

"Mereka mulai meningkat pertumbuhan ekonominya, ada banyak negara di Afrika bisa menjadi sasaran baru pasar Indonesia," ujar Retno.

Selain itu, di sejumlah negara Afrika produk-produk buatan Indonesia mulai dikenal.

"Misalnya produknya Indofood, sudah sangat diterima di pasar sana," imbuhnya.

Retno mengatakan, dampak positif kedua pemaksimalan produk dalam negeri. Sehingga kegiatan ekspor dan impor dapat lebih maksimal serta efisien.

Dampak positif ketiga menurutnya, berkembangnya pasar dalam negeri.

"Mendorong perilaku konsumtif dalam negeri, kita beberapa kali selamat dari ancaman krisis karena perilaku konsumtif yang besar dari masyarakatnya sendiri"

"Bisa menjadi satu catatan, karena sudah diancam sama Amerika Serikat, kita harus manfaatkan daya gunakan konsumsi dalam negeri dan menyerap produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan sendiri," beber Retno.

Baca: Donald Trump Cabut Indonesia dari Daftar Negara Berkembang untuk Penyelidikan, Disebut Unilateralis

Dampak Negatif

Retno melanjutkan, dampak negatif terbedar dari kebijakan ini berpengaruh kepada preferensi sistem yang sebelumnya didapatkan oleh negara-negara berkembang.

Terutama dalam hal pajak masuk barang ke Amerika Serikat.

Negara Paman Sam akan menetapkan biaya impor ke negaranya lebih tinggi kepada negara-negera berkembang yang telah berubah status menjadi maju.

Perempuan yang mengambil gelar doktoralnya di University Of North Texas ini menjelaskan apa yang dilakukan Donald Trump merupakan bagian dari sekenarionya untuk mengincar partner dangangnya, termasuk Indonesia.

"Saya kira Indonesia dari waktu ke waktu harus waspada. Indonesia menjadi satu negara yang diincar sama AS," ungkapnya.

Baca: Trump Marah Dapat Informasi Inteljen Soal Rusia Bakal Ikut Campur Pilpres AS, Ini yang Dilakukan

Hal ini juga mengingat Indonesia dalam hubungan dangangnya dengan Amerika Serikat selalu mengalami surplus.

"Akan menjadi konsen pemerintah AS, bahwa surplus ini tidak boleh lebih 1 persen, kalau dulu dan sekarang masih 2 persen," kata Retno.

Retno menambahkan, ini bukan pertama kalinya Indonesia mendapatkan ancaman dari Pemerintah Amerika Serikat terkait dalam siklus perdagangan.

Semenjak Donald Trump menjadi presiden, dirinya telah melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki perekonomian negaranya.

Termasuk mengejar partner dangangnya demi meningkatkan neraca perdagangan surplus.

Satu di antaranya Indonesia yang memiliki catatan surplus perdagangan terbesar kedua dengan Amerika Serikat.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)