Apa yang Mendorong Diterbitkannya Deklarasi Darurat Kesehatan Jepang?

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Deklarasi darurat kesehatan Jepang dipastikan akan diumumkan Selasa (7/4/2020) dan akan diimplementasikan kepada masyarakat Rabu (8/4/2020).

"Kita akan umumkan besok Selasa, tidak jadi hari ini," ungkap sumber Tribunnews.com, seorang pejabat pemerintah Jepang.

Setelah deklarasi darurat diterbitkan pemerintah Jepang dan akan diumumkan oleh PM Jepang Shinzo Abe besok, Rabu (8/4/2020) deklarasi darurat tersebut diimplementasikan kepada masyarakat.

"Kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah besar sekali dengan munculnya deklarasi tersebut," tambahnya.

"Meskipun demikian tidak ada larangan atau denda bagi yang ke luar rumah terutama untuk kebutuhan medis dan atau makanan bagi kehidupan sehari-hari," lanjutnya.

Deklarasi darurat bukanlah lockdown, tetapi satu deklarasi khusus yang memungkinkan pemerintah melakukan perintah kepada masyarakat Jepang lebih keras ketimbang imbauan yang selama ini dilakukan hingga hari ini.

Jepang tidak akan mungkin melakukan lockdown karena UU Hak Asasia terlalu kuat dan pemerintah sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia di Jepang.

Apa yang mendorong diterbitkannya Deklarasi Darurat Kesehatan Jepang?

Baca: Jokowi Respons Usul Yasonna Bebaskan Koruptor: Tidak Ada yang Perlu Saya Sampaikan, Tidak Ada Revisi

"Di daerah perkotaan seperti Tokyo, penyebaran virus corona baru berkembang pesat, jumlah pasien yang tidak dapat menentukan rute infeksi meningkat, dan sistem perawatan kesehatan berada di bawah tekanan," ungkap sumber Tribunnews.com, seorang pejabat pemerintah Jepang.

Mengingat keadaan ini, Perdana Menteri Shinzo Abe telah membuat penyesuaian akhir untuk mengeluarkan Deklarasi Darurat berdasarkan Undang-Undang tentang Tindakan Khusus untuk Penanggulangan terhadap virus corona pada 7 April besok, sebagai antisipasi atas kekhawatiran tentang runtuhnya sistem medis.

Perdana Menteri Abe bertemu dengan Menteri Revitalisasi Ekonomi Nishimura, yang bertanggung jawab atas Undang-Undang Tindakan Khusus, dan Ketua Shigeru Omi, Ketua Komite Penasihat, pada Senin 6/4/2020) sore dan akan membahas tindak lanjut atas Deklarasi Darurat tersebut.

Pemerintah telah mengumumkan kepada ahli penyakit menular dan lainnya yang merupakan anggota Komite Penasihat bahwa mereka akan mengadakan rapat Komite Penasihat antara tanggal 7 dan 9 April 2020.

Mendeklarasikan keadaan darurat dapat didasarkan pada dua situasi.

Pertama situasi yang dapat merusak kehidupan dan kesehatan masyarakat secara serius, dan hal kedua mengenai situasi yang dapat memiliki dampak luar biasa pada kehidupan masyarakat dan ekonomi karena penyebaran yang cepat di negara tersebut.

Baca: Rara Sekar Terenyuh Lihat Ipar Pakai APD Bantu Lawan Covid-19, Isyana Sarasvati : Semangat Suamiku

Setelah pendapat diberikan oleh Komite Penasihat, Perdana Menteri akan segera mengeluarkan "Deklarasi Darurat", yang menentukan area dan periode untuk tindakan segera.

Ketika deklarasi darurat dikeluarkan, gubernur prefektur di daerah target akan dapat meminta penduduk untuk tidak ke luar rumah dan bekerja sama dalam mencegah infeksi, kecuali jika diperlukan untuk mempertahankan hidup mereka bersama.

Selain meminta dan memberikan instruksi seperti menutup sekolah dan membatasi penggunaan fasilitas tempat banyak orang berkumpul, seperti department store dan bioskop, jika perlu, tanah dan bangunan dapat disiapkan untuk menyediakan fasilitas medis sementara.

Fasilitas tersebut dapat digunakan tanpa persetujuan pemilik.

Selain itu, dalam keadaan darurat, operator dapat meminta dan mengarahkan pengiriman obat-obatan dan peralatan medis, dan jika perlu, mengambil alih obat-obatan.

Dua hal terpenting yang menorong dikeluarkan Deklarasi Darurat adalah meningkat pesatnya terinfeksi Covid-19 dan satu hal lagi, semakin banyak orang yang tak mau mengungkapkan rute infeksi dirinya atau tak mau memberikan info mengenai tamu klub malam dengan dalih privasi.

Baca: Mudik Saat Pandemi Covid-19 Berisiko, Ini Cara Corona Menulari Para Pemudik

"Dengan Deklarasi Darurat tersebut, pihak pemerintah dapat memaksa siapa pun untuk mengungkapkan privasi seseorang sehingga rute penularan penyakit dapat terdeteksi dan terungkap dengan baik," kata dia.

Kazuo Makino, seorang pengacara dari Kantor Hukum Shiba Sogo menyatakan memungkinkan mendapatkan informasi privasi tersebut apabila Deklarasi Darurat telah diumumkan PM Jepang.

Baca: Bahas Usul Yasonna, Mahfud MD Buka Curhat Napi Korupsi: Jangan Dikira kalau Koruptor Itu Enak Semua

"Apabila tidak mau mengungkapkan, dianggap menghambat upaya menciptakan kesejahteraan rakyat, yang bersangkutan dapat dipenjara hingga 6 bulan atau denda hingga 300.000 yen," jelas dia.

Diskusi mengenai Jepang dalam WAG Pecinta Jepang terbuka bagi siapa pun. Kirimkan email dengan nama jelas dan alamat serta nomor whatsapp ke: info@jepang.com