TRIBUNNEWS.COM - Media penyiaran terbesar di Filipina dipaksa untuk menutup bisnisnya pada Selasa (5/5/2020) lalu karena dianggap belum memperpanjang izin operasi.

Namun banyak pihak menuduh bahwa pemerintah telah melanggar kebebasan pers di negara itu.

Sejak membuat marah Presiden Rodrigo Duterte pada tahun 2016, proposal untuk memperpanjang waralaba ABS-CBN telah ditunda di Kongres karena presiden berulang kali menyerang kelompok media dalam pidatonya.

"Jutaan orang Filipina akan kehilangan sumber berita dan hiburan mereka ketika ABS-CBN diperintahkan untuk mengudara di TV dan radio malam ini."

"Orang-orang membutuhkan informasi penting dan tepat waktu karena negara ini menangani pandemi Covid-19," jelas ABS-CBN dalam sebuah pernyataan pada Selasa lalu dikutip dari Telegraph. 

Baca: Presiden Duterte Perpanjang Lockdown Hingga 30 Akhir April

Baca: Presiden Duterte Perintahkan Polisi Tembak Mati Siapa Saja yang Ganggu Lockdown Filipina

Nama Duterte terkenal karena terlibat masalah dengan media yang kritis dengan sejumlah kebijakannya selama ini.

Sejak saat itu, muncul kekhawatiran bahwa Duterte akan mengikis kebebasan pers di sana.

"Sangat menyakitkan bagi kami bahwa kami ditutup, tetapi juga menyakitkan bagi jutaan warga negara kami yang percaya bahwa layanan kami penting bagi mereka," kata ketua ABS-CBN, Mark Lopez.

Pernyataan ini dilontarkan Lopez di tengah siaran tepat sebelum saluran TV itu berubah menjadi gelap.

Menanggapi hal ini, di luar kantor ABS-CBN berkumpul sejumlah orang yang mendukung perusahaan penyiaran itu.

Pada malam Selasa, mereka membawa plakat berisi dukungan dengan dikelilingi lilin yang menyala.

Lisensi ABS-CBN selama 25 tahun berakhir pada Senin lalu.

Tetapi para pejabat telah memberikan jaminan bahwa radio, TV dan raksasa internet akan diizinkan beroperasi secara sementara.

Namun berdasarkan perintah dari Komisi Telekomunikasi Nasional pada Selasa lalu, ABS-CBN harus mengajukan banding untuk kembali mengudara.

Di awal masa jabatannya, Duterte menuduh saluran penyiaran ini gagal menyiarkan iklan kampanye 2016.

Presiden juga mengatakan bahwa pihak TV tidak mengembalikan pembayaran yang dilakukan untuk mereka.

Sejak saat itu, Duterte juga berulang kali mengancam dan meremehkan media dalam negeri.

Dia menuduh lembaga penyiaran menciptakan berita palsu dan menyebut wartawan sebagai mata-mata dan sebutan kasar lainnya.

Kelompok-kelompok hak dan kebebasan pers mengatakan perintah penutupan itu merupakan serangan terhadap hak kebebasan berbicara.

Padahal raksasa siaran di Filipina ini menyiarkan liputan berita yang ditonton jutaan orang setiap harinya.

Pembredelan ABS-CBN terjadi di masa sulit Filipina karena harus menghadapi pandemi Covid-19.

Apalagi kini banyak informasi yang tidak bisa dipercaya melalui media online.

"Ini adalah pukulan yang sangat serius bagi kebebasan pers di Filipina," kata Carlos Conde dari Human Rights Watch.

"Sulit untuk berpikir bahwa Duterte tidak ada hubungannya dengan ini," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan di Facebook, Asosiasi Koresponden Asing Filipina mengecam penolakan untuk memperbarui lisensi penyiar dengan mengatakan itu mengancam kebebasan pers.

"Ketika Filipina menarik diri dari kejatuhan pandemi virus corona, mata kritis ABS-CBN sekarang dibutuhkan lebih dari sebelumnya untuk membantu memberi informasi kepada publik," kata pernyataan itu.

Butch Olano dari Amnesty International menilai langkah tersebut sangat sembrono karena negara itu berurusan dengan pandemi Covid-19.

Baca: Presiden Filipina Ancam Beri Sanksi Berat Pelanggar Lockdown, Duterte: Tembak Mati Mereka

Baca: Presiden Ganas Duterte Larang Keras Vaping di Tempat Umum, Muhammadiyah Rilis Fatwa Haram Vape

"Ini adalah hari yang gelap untuk kebebasan media di Filipina, yang mengingatkan pada darurat militer ketika kediktatoran menguasai kantor-kantor berita," katanya.

Menurut CNN Filipina, keputusan untuk tidak memperpanjang lisensi ABS-CBN menandai pertama kalinya lembaga penyiaran dibredel sejak September 1972.

Ketika itu Presiden Ferdinand Marcos menempatkan negara itu di bawah darurat militer.

Filipina berada di peringkat 136 dari 180 negara dalam World Press Freedom Index RSF 2020.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)