Kritik pedas semacam ini jarang terjadi karena Mattis di masa lalu mengatakan bahwa tidak pantas baginya mengecam seorang presiden yang sah. Namun, pada Rabu (03/06), Mattis menuduh Trump berusaha memecah belah Amerika dan secara tegas mengecam tindakan militerisasi terhadap kerusuhan sipil yang terjadi.

Sebelumnya pada Rabu (03/06), Menteri Pertahanan AS Mark Esper beri sinyal bahwa dirinya tidak mendukung keputusan Trump menerjunkan pasukan militer untuk berpatroli di negara itu.

“Pilihan untuk menggunakan pasukan tugas aktif dalam peran penegakan hukum seharusnya hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dan hanya dalam situasi paling mendesak dan mengerikan. Kita tidak berada dalam salah satu dari situasi itu sekarang,” katanya dalam sebuah konferensi pers.

Trump sebelumnya meminta para gubernur untuk mengerahkan pasukan Garda Nasional AS untuk menangani aksi unjuk rasa yang berubah menjadi aksi anarkis, dan mengancam bahwa dirinya dapat mengirim pasukan militer aktif jika pasukan Garda Nasional tidak mampu menangani kerusuhan tersebut.

Menhan AS Tolak Keinginan presiden

Sebelumnya, Pentagon menyatakan bahwa tidak ada pasukan tugas aktif yang dikerahkan ke wilayah ibu kota, Washington DC, untuk mengatasi aksi protes.

Pernyataan ini  kontradiktif dengan penjelasan Presiden AS Donald Trump  yang mengancam akan mengirimkan pasukan militer untuk menangani kerusuhan di Washington.

Dikutip dari laman Russia Today, Kamis (4/6/2020), Menteri Pertahanan AS Mark Esper memiliki sikap yang bertolak belakang dengan Trump dalam menghadapi situasi panas saat ini.

Ia pun sempat mengikuti pertemuan Gedung Putih dan diskusi internal Pentagon yang diadakan pada Rabu kemarin.

• Baca: Inilah Bungker Rahasia di Gedung Putih Tempat Presiden Trump Sembunyi dari Para Pendemo

• Baca: Strategi Para PSK Tetap Bisa Dapat Pelanggan di Tengah Wabah Corona

Mengutip pernyataan Sekretaris Angkatan Darat AS Ryan McCarthy, The Associated Press melaporkan bahwa keputusan Esper itu dimaksudkan untuk memastikan dilakukannya penegakkan hukum di ibu kota AS terkait kasus kerusuhan yang baru saja terjadi.

Kendati demikian, tidak jelas apakah Esper juga melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Donald Trump terkait keputusan ini.

"Terkait situasi saat ini untuk tidak membawa pasukan aktif, itu karena kami tidak berpikir bahwa saat ini kami membutuhkan mereka. Tapi akan lebih bijaksana untuk punya pasukan cadangan," kata McCarthy.

McCarthy menambahkan bahwa sekitar 200 tentara akan tetap berada di wilayah ibu kota selama 24 jam ke depan.

"Ini situasi yang dinamis, kami mencoba untuk menariknya dan membawanya pulang," jelas McCarthy.