Langkah Angkatan Laut AS yang secara teratur mengadakan latihan dan melakukan apa yang disebut kebebasan operasi navigasi dekat di beberapa pulau yang diduduki China di Laut Cina Selatan, termasuk pulau-pulau buatannya, telah memicu kemarahan Beijing.

• Baca: Angkatan Laut Amerika Siapkan Operasi Tempur 2 Kapal Perang di Laut China Selatan

AS menegaskan bahwa kebebasan akses sangat penting untuk perairan internasional.

Washington mengecam Beijing karena aktivitasnya di jalur air, termasuk pembangunan pulau-pulau di mana beberapa di antaranya adalah rumah bagi lapangan terbang kelas militer dan persenjataan canggih.

Melansir Japan Times, AS khawatir pos terdepan dapat digunakan untuk membatasi pergerakan bebas di jalur air internasional, yang mencakup jalur perairan laut vital untuk perdagangan global dengan nilai sekitar US$ 3 triliun setiap tahunnya.

Kementerian Pertahanan China telah membantah pihaknya berupaya untuk memperkuat kontrol Laut China Selatan.

Sebaliknya, China menuduh Washington pada pekan lalu sebagai pihak yang meningkatkan ancaman dan mencoba untuk menabur perselisihan di antara negara-negara regional dan menstigma anti-China di tengah upaya memerangi pandemi corona.

Pemimpin ASEAN bersuara

Sebelumnya, pada Sabtu (27/6/2020), Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Vietnam atas nama 10 negara blok bahwa perjanjian lautan tahun 1982 di AS harus menjadi dasar dari hak kedaulatan dan hak-hak di jalur air yang disengketakan.

"Kami menegaskan kembali bahwa UNCLOS 1982 adalah dasar untuk menentukan hak maritim, hak berdaulat, yurisdiksi dan kepentingan sah atas zona maritim," demikian pernyataan ASEAN, merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang mendefinisikan hak-hak negara ke lautan dunia dan membatasi zona ekonomi eksklusif di mana negara-negara pantai memiliki hak khusus untuk menangkap ikan dan sumber daya energi.

Pertemuan puncak itu diadakan secara virtual dan diselenggarakan oleh Vietnam. Pertemuan ini diselenggarakan setelah negara-negara ASEAN mulai melonggarkan pembatasan pergerakan akibat wabah corona di wilayah masing-masing. Para pemipin ASEAN menegosiasikan protokol perjalanan di antara sesama anggota.

Blok yang terdiri 10 negara ini juga telah berjanji akan bekerjasama untuk memerangi virus corona.

"Sementara seluruh dunia terentang tipis dalam perang melawan pandemi, tindakan dan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang melanggar hukum internasional masih terjadi, mempengaruhi lingkungan keamanan dan stabilitas di wilayah tertentu, termasuk wilayah kami," kata Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dalam pidato pembukaannya di Hanoi tanpa menyebut China secara langsung seperti dilansir Bloomberg, Jumat (26/6).