Banyak warga Afghanistan menggunakan media sosial untuk mengingatkan kekuatan asing atas kejahatan yang dilakukan oleh Taliban di daerah-daerah yang berada di bawah kendali mereka.

Baca: Amerika Serikat Tuduh 2 Warga China Curi Data Vaksin Covid-19

Baca: Iran Hukum Mati Agen Spionase Amerika dan Israel

Laporan tentang dugaan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dengan frasa hashtag dalam bahasa Dari yang berarti "Jangan Lepaskan Taliban" telah dibagikan lebih dari 100.000 kali di Twitter.

Pengguna Twitter yang berbasis di Kabul, Ejaz Malikzada (26), mengatakan pesan itu menjadi perhatian ketika pengguna media sosial Afghanistan berusaha untuk mengingatkan para pemain kunci dalam pembicaraan damai untuk tidak mengorbankan pencapaian hak asasi manusia yang dibuat dalam dua dekade terakhir.

"Dengan berpartisipasi dalam hashtag ini saya ingin memberi tahu orang asing yang bersikeras memulai pembicaraan damai di Afghanistan, mereka telah mengabaikan atau melupakan kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh Taliban terhadap rakyat Afghanistan," katanya.

Serangan Taliban telah menewaskan ribuan warga sipil di seluruh negara tersebut sejak kelompok itu digulingkan dari kekuasaan dalam invasi pimpinan AS pada 2001.

Taliban mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan bulan ini, yang paling baru minggu lalu, ketika sebuah bom mobil meledak di kompleks pemerintah.

Baca: 4 Petugas Pemakaman Dianiaya Keluarga Pasien Suspek Corona, Penguburan Diambil Alih Polisi

Baca: Virus Corona yang Menyebar di Italia Datang dari China? Ini Menurut Hasil Penelitian

Selama pemerintahan mereka tahun 1996-2001, Taliban menegakkan interpretasi ketat terhadap hukum Islam, di mana perempuan dilarang mendapatkan pendidikan dan tidak diizinkan meninggalkan rumah tanpa saudara laki-laki.

Taliban mengatakan mereka telah mengubah pendekatannya terhadap hak-hak perempuan, serta operasi oleh pemerintah dan pasukan asing juga telah membunuh banyak warga sipil.

Namun, banyak warga Afghanistan dan aktivis hak asasi manusia tetap skeptis.

Mereka menyatakan keprihatinan, pembicaraan damai yang akan ditengahi AS, yang bertujuan untuk mengakhiri lebih dari 18 tahun perang, tidak akan mencakup perlindungan hak asasi manusia yang memadai jika kelompok pemberontak kembali berkuasa.

Juru bicara Taliban Suhail Shaheen mengatakan ia curiga kampanye media sosial itu disebabkan "elemen anti-perdamaian" dan "tidak ada hak yang sah yang akan hilang" selama pembicaraan damai.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)