Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version
Deutsche Welle

Berseteru Dengan Al Jazeera, Pemerintah Malaysia Tunduk Pada Pengguna Tik Tok

Sebagai reaksi atas film dokumenter Al Jazeera, pemerintah Malaysia mewajibkan lisensi bagi semua video. Sontak kecaman pengguna Tik…

Kisruh seputar film dokumenter tentang penderitaan buruh migran di Malaysia yang dirilis Al Jazeera berbuntut panjang. Usai mengaktifkan UU Perfilman 1981 yang mewajibkan permohonan lisensi untuk pembuatan karya video, kini Kementerian Komunikasi harus ambil langkah mundur menyusul hujan kecaman dari pengguna media sosial.

Kisruh berawal ketika Menteri Komunikasi Saifuddin Abdullah mewajibkan semua video harus dilengkapi lisensi pemerintah sebelum dipublikasi, Selasa (21/7). Tapi tanpa revisi, regulasi yang diniatkan untuk menyensor pemberitaan miring itu juga secara otomatis menyasar pengunggah video di kanal media sosial.

Buntutnya Saifuddin jadi sasaran amarah netizen. Kini dia memutar balik kebijakan pemerintah. “Kami ingin menekankan pemerintah memegang teguh prinsip kebebasan media dan kebebasan individu di media sosial,” kata dia, Jumat (24/7).

“Pengguna media sosial bebas menggunakan platform seperti Tik Tok, YouTube dan kanal lain untuk memproduksi dan mengunggah video tanpa perlu meminta lisensi atau khawatir dipersekusi.”

Namun pernyataannya itu lebih dibuat untuk meredakan amarah pengguna medsos yang mencapai 80% dari populasi yang berjumlah 32 juta orang. Dia menolak merinci apakah media membutuhkan izin untuk membuat laporan dokumenter atau memproduksi konten berita video untuk publikasi online.

Arus balik kebebasan pers

Baru pada April silam organisasi Reporter Lintas Batas (RSF) menempatkan Malaysia 22 posisi lebih baik dalam Indeks Kebebasan Pers di dunia. Namun pergantian kekuasaan di bulan Maret perlahan mengubah lanskap media di negeri jiran itu.

Aliansi reformis yang dipimpin Perdana Menteri Mahathir Mohamad ambruk Februari lalu usai Parti Pribumi Bersatu Malaysia undur diri dari koalisi, dan bergabung dengan Barisan Nasional, partai bekas PM Najib Razak. Mahahthir digeser rekan seperjuangannya, Muhyiddin Yassin, yang dilantik 1 Maret silam.

Sejak itu Malaysia aktif menggeruduk kebebasan media. Selain Al Jazeera, pemerintah juga menyeret situs berita Malaysia Kini ke pengadilan seputar komentar pembaca yang menuding pengadilan terlibat tindak korupsi.

“Isu ini akan memicu efek takut tidak hanya terhadap Malaysia Kini, tetapi juga media lain,” kata Pemimpin Redaksi Steven Gan, yang juga didakwa dalam kasus yang sama.

Kasus Al Jazeera juga ditanggapi secara dramatis oleh pemerintah. Pada 10 Juli lalu polisi memanggil para wartawan yang terlibat dalam pembuatan film dokumenter “atas dugaan penghasutan, pencemaran nama baik dan pelanggaran UU Komunikasi dan Multimedia,” tulis Kepolisian di Kuala Lumpur.

Halaman
12
Ikuti kami di
Sumber: Deutsche Welle
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas