TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Presiden AS Donald Trump diam-diam mendorong perusahaan China ByteDance melepas Tiktok ke Microsoft Corp.

Ia memberi waktu 45 hari kepada ByteDance, untuk berunding. Kabar ini dilansir kantor berita Reuters, Senin (3/8/2020), dikutip Sputniknews.com.

Reuters mengutip tiga sumber politik yang disebut mengetahui upaya pengambilalihan aplikasi video unik Tiktok itu. Akuisisi itu berpeluang besar segera diputuskan. 

Sebelumnya, Trump bertekad melarang aplikasi Tiktok di Amerika. Pelarangan itu diyakini balasan atas “sabotase” kaum muda AS terhadap reli kampanyenya di Tulsa, Oklahoma, beberapa waktu lalu.

Kampanye terbuka di Tulsa itu dihadiri sangat sedikit orang, meski pendaftaran daring membeludak. Ternyata pendaftaran itu umumnya dilakukan kaum muda Tiktok, dan jadi semacam “prank”.

“Kami akan memperbaikinya dalam beberapa hari ke depan sehubungan risiko keamanan nasional yang ditimbulkan perangkat lunak yang terhubung Partai Komunis China,” kata Menlu AS Mike Pompeo dikutip Fox News, Minggu (2/8/2020).

Baca: Presiden Trump Segera Tandatangani Larangan TikTok di Amerika

Pompeo menuduh aplikasi Tiktok dan WeChat memanen data pribadi warga AS dan bisa diakses oleh China.

Terkait negosiasi ini, waktu 45 hari itu menurut sumber Reuters, akan berfungsi sebagai periode transisi bagi Microsoft untuk mengembangkan teknologi untuk TikTok.

Jika dilepas, Tiktok akan terpisah dari ByteDance. Para pejabat AS telah beberapa kali menegaskan, TikTok di bawah pemiliknya dari Tiongkok merupakan ancaman bagi negara mereka.

Terutama menyangkut potensi pengambilan data pribadi penggunanya. Jumat lalu, Trump secara terbuka berencana untuk sepenuhnya melarang TikTok di Amerika Serikat.

Hal itu ia kemukakan setelah menepis ide akuisisi oleh Microsoft. Namun, Trump kemudian dilaporkan berubah pikiran setelah menerima masukan sekutu Republiknya.

Salah satu sumber mengatakan, pelarangan langsung Tiktok akan mempengaruhi pilihan kaum muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Baca: Donald Trump Sebut Akan Blokir TikTok, Netizen di Twitter Bereaksi dengan Meme

"Solusi sama-sama menang,” cuit Senator Republik Lindsey Graham sebagai tanggapan atas sikap Trump yang tampaknya diperbarui pada Minggu, menjelang pengumuman resmi Gedung Putih.

ByteDance tidak secara langsung membahas potensi kesepakatan dengan pihak asing. Microsoft telah mempertimbangkan langkah (akuisisi), sebagai bagian " menghargai pentingnya mengatasi masalah presiden".

"Ini berkomitmen mengakuisisi TikTok dengan tunduk pada tinjauan keamanan lengkap dan memberikan manfaat ekonomi yang tepat bagi Amerika Serikat, termasuk Departemen Keuangan Amerika Serikat," tulis raksasa teknologi AS itu lewat sebuah pernyataan.

Tugas prioritas utama dipahami adalah memisahkan teknologi TikTok dari infrastruktur dan akses ByteDance, sehingga dapat secara efektif meredakan berbagai kekhawatiran AS tentang integritas data pribadi penggunanya.

Valuasi ByteDance untuk aplikasi naik di atas $ 50 miliar, meskipun tekanan AS untuk melepaskannya dapat menurunkan harga, menurut laporan Reuters dari pekan lalu.

Baca: Para Seleb TikTok Menangis, Ucap Selamat Tinggal karena Aplikasi Itu Akan Diblokir Donald Trump

Divestasi Perusahaan Tiongkok

Pemerintah AS secara serius mewaspadai potensi penyedotan dana pribadi pengguna aplikasi buatan China, seperti Tiktok. Penyelidikan dilangsungkan di kalangan militer dan intelijen.  

Empat isu besar jadi bahan serangan Washington ke China selama beberapa tahun terakhir. Pertama semakin besarnya  Huawei, perdagangan dua negara, status Hong Kong, serta asal-usul pandemi virus corona.

Divestasi TikTok tidak akan menjadi contoh pertama Gedung Putih menangani masalah yang disebutkan di atas.

Awal tahun ini, perusahaan game Cina Beijing Kunlun Tech Co Ltd menjual Grindr LLC, aplikasi kencan gay populer yang dibelinya pada 2016, senilai $ 620 juta setelah CFIUS bersikeras harus melakukannya.

Dua tahun lalu, CFIUS membuat rencana pembuangan China Ant’s Financial untuk membeli MoneyGram International Inc atas keprihatinan serupa tentang keamanan data yang dapat mengidentifikasi warga AS.(Tribunnews.com/Sputniknews.com/xna)