Presiden Xi Jinping Sebut Marxisme Sebagai Landasan Ekonomi Politik China
China disebutnya harus mendukung dan mengembangkan ekonomi milik publiknya, sambil mendukung jenis kepemilikan lainnya.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Presiden China Xi Jinping menyebut ekonomi politik ala Marxis akan terus beradaptasi dengan lingkungan domestik dan internasional yang selalu berubah.
Meski begitu, ia menyebut Marxisme harus tetap menjadi landasan bagi bangsa China untuk membangun masa depannya.
“Landasan ekonomi politik China hanya bisa menjadi ekonomi politik Marxis, dan tidak didasarkan pada teori ekonomi lainnya,” katanya dalam artikel yang diterbitkan pada hari Sabtu (15/8/2020) di majalah teori politik Qiushi.
Xi, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis China dan ketua Komisi Militer Pusat, mengatakan model ekonomi negara adalah pilar dari sistem sosialis dengan karakteristik China yang tidak hanya memandu pembangunan ekonomi tetapi juga memperkuat posisi penguasa partai.
Baca: Trump Resmi Blokir TikTok dan WeChat di AS, Alasannya Dipakai Partai Komunis China Tebar Propaganda
Dia bilang setelah 30 tahun reformasi dan keterbukaan dan perubahan tatanan global, mengarahkan ekonomi ke masa depan akan menjadi ujian besar bagi partai tersebut.
Xi menepis anggapan bahwa ekonomi politik Marxisme yang dianut China sudah ketinggalan zaman.
Dengan mengatakan hal itu memungkinkan pasar memainkan peran yang menentukan dalam alokasi sumber daya tetapi juga meningkatkan peran pemerintah.
China disebutnya harus mendukung dan mengembangkan ekonomi milik publiknya, sambil mendukung jenis kepemilikan lainnya.
“Posisi dominan kepemilikan publik tidak dapat digoyahkan, dan peran utama ekonomi milik negara tidak dapat digoyahkan,” tegas Xi.
Sementara itu, salah satu bidang utama konflik antara China dan AS adalah perang dagang yang telah berlangsung sejak Juli 2018.
Negosiator dari kedua negara diharapkan bertemu pada Sabtu untuk meninjau kesepakatan perdagangan fase satu yang disepakati antara Beijing dan Washington pada Januari dalam upaya meredakan ketegangan, tetapi pembicaraan ditunda tanpa penjelasan dari kedua belah pihak.
Michael Every, kepala riset pasar keuangan Asia-Pasifik di Rabobank, mengatakan kesepakatan itu mungkin dalam bahaya karena alasan politik, ketika Presiden AS Donald Trump berkampanye untuk pemilihan ulang.
"Trump menyinggung bahwa China sekarang mencatat rekor pesanan produk agri AS [komitmen yang dibuat dalam kesepakatan Januari]," katanya.
“China akan ikut bermain karena tidak tahu siapa yang akan memenangkan pemilu AS. Tapi kami tetap berpandangan bahwa kesepakatan ini akan runtuh di beberapa titik dan mungkin saat itu paling bijaksana secara politis untuk Trump," jelasnya.
