TRIBUNNEWS.COM - Presiden Belarusia Alexandr Lukashenko, menantang warganya yang protes lantaran dirinya terpilih kembali menjadi Presiden Belarusia.

Padahal, ia tengah menghadapi tantangan terbesar dalam pemerintahan Belarusia selama 26 tahun terakhir.

Gelombang protes dan pemogokan massal secara besar-besaran terjadi sejak ia terpilih kembali pada 9 Agustus lalu.

"Kami sudah mengadakan pemilihan. Sampai Anda membunuh saya, tidak akan ada pemilihan lain," katanya kepada para pekerja di sebuah pabrik traktor, Senin (17/8/2020), dikutip dari Sky News.

Baca: Ribuan Orang Turun ke Jalanan Belarus, Abaikan Pandemi Corona untuk Peringati Hari Kemenangan PD II

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan, Inggris tidak menerima hasil pemilihan "curang" di Belarusia.

Dominic Raab menyerukan penyelidikan harus segera dilakukan, menyusul kecurigaan atas surat suara saat pemilihan.

Ia juga mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan otoritas Belarusia saat terjadi protes damai atas terpilihnya kembali Lukashenko.

"Mereka (pemilu baru) tidak akan terjadi."

"Tekan protes damai yang mengikuti pemilihan presiden yang curang ini."

"Inggris tidak menerima hasilnya," ujar Raab dalam cuitannya pada Senin (17/8/2020).

Dia mengatakan pemerintah akan bekerja dengan mitra internasional untuk memberikan sanksi.

Terlebih kepada mereka yang bertanggung jawab dan meminta pertanggungjawaban pihak berwenang negara.

"Dunia telah menyaksikan suramnya kekerasan yang digunakan oleh otoritas Belarusia untuk mendukung."

"Kami sangat membutuhkan penyelidikan independen melalui OSCE terhadap kekurangan yang membuat pemilu tidak adil, serta represi mengerikan yang mengikutinya," paparnya.

Baca: Belarusia Cegah Usaha Pembunuhan Capres, Svetlana Tikhanovskaya Lari ke Lithuania

Lukashenko juga mengatakan, dia bersedia berbagi kekuasaan dan mengubah konstitusi.

Tetapi tidak bersedia melakukannya hanya karena alasan di bawah tekanan pengunjuk rasa.

"Anda seharusnya tidak mengharapkan saya melakukan sesuatu di bawah tekanan," katanya seperti dikutip kantor berita Belta.

Dia mengatakan pekerjaan sedang dilakukan untuk kemungkinan perubahan pada konstitusi negara.

Hal itu terjadi ketika politisi oposisi Belarusia, Sviatlana Tsikhanouskaya mengatakan dia siap memimpin Belarus.

Dia menyerukan pembuatan mekanisme hukum untuk memastikan pemilihan presiden yang baru dan adil dapat berlangsung.

"Saya siap mengemban tanggung jawab dan bertindak sebagai pemimpin nasional selama periode ini," ujarnya.

Baca: Oposisi Tuduh Otoritas Keamanan Belarusia Paksa Svetlana Tikhanovskaya Pergi ke Lithuania

Mantan guru bahasa Inggris ini menjadi satu di antara tokoh oposisi terkemuka yang menentang Lukashenko.

Tsikhanouskaya melarikan diri dari Belarusia pada minggu lalu setelah hasil pemilu keluar.

Ia mengklaim melakukan hal tersebut untuk keselamatan anak-anaknya, namun dia segera mulai merilis video yang menyerukan protes anti-pemerintah untuk dilanjutkan.

Menurutnya, penting untuk memanfaatkan momentum yang dihasilkan dari protes selama seminggu terakhir ini.

Diberitakan, puluhan ribu pendukung oposisi berunjuk rasa di ibu kota Belarusia.

Hal itu untuk menentang hasil pemilihan yang memanangkan Alexander Lukashenko sebagai Presiden Belarusia.

Sementara, Lukasshenko menolak seruan untuk mundur dan mengadakan pemungutan suara ulang.

Baca: Militer Belarusia Gelar Latihan Perang Besar Dekat Perbatasan Polandia

Belarusia diguncang oleh protes selama seminggu terakhir setelah pengunjuk rasa menuduh Lukashenko mencurangi pemilihan presiden.

Sebab, ia mengklaim telah mendapatkan 80 persen suara.

Demonstran memegang spanduk dengan slogan seperti "Kami menentang kekerasan" dan "Lukashenko harus bertanggung jawab atas penyiksaan dan kematian".

Hal itu buntut dari tindakan keras polisi terhadap pengunjuk rasa menyebabkan lebih dari 6.700 orang ditangkap.

Bahkan, ratusan orang terluka dan dua orang tewas.

Banyak pengunjuk rasa menuduh mereka disiksa di dalam tahanan.

Penindasan brutal terhadap protes pasca pemilu di Belarus telah menuai kecaman keras dari negara-negara Barat dan PBB.

(Tribunnews.com/Maliana)