TRIBUNNEWS.COM - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengecam para kritikus yang menuduh pemerintahannya tidak melakukan cukup banyak hal untuk menekan wabah Covid-19.

Kecaman itu ia lontarkan kala mengumumkan memperpanjang keadaan darurat akibat Covid-19 di seluruh Filipina hingga setahun mendatang.

Dalam sambutannya pada Senin (21/9/2020) malam, Duterte menegaskan pemerintahannya telah menyiapkan berbagai hal untuk menekan wabah.

Termasuk ketersediaan rumah sakit, tempat tidur hingga rumah duka.

Baca: Perkembangan Covid-19 di Asia Tenggara, Kasus Positif Tertinggi di Filipina, Disusul Indonesia

"Apa yang 'cukup' yang Anda inginkan? Ada rumah sakit, tempat tidur dan rumah duka."

"Semuanya ada di sana," kata Duterte, seraya menunjuk Wakil Presiden Leni Robredo, yang memimpin oposisi.

"Kamu tahu Leni, jika kamu mau, jika kamu benar-benar ingin membasmi Covid, mari kita semprot Filipina atau Manila dengan pestisida untuk membunuh semua."

"Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan, adalah memakai masker. Hanya itu dan menunggu vaksinnya," tegasnya, dikutip dari SCMP, Selasa (22/9/2020).

Baca: Mulai Hari Ini, Malaysia Larang WNI Juga Warga India dan Filipina Masuk Negaranya

Kondisi bencana darurat yang berlaku hingga September 2021 akan digunakan untuk menarik dana darurat dengan cepat guna memerangi pandemi Covid-19.

Negara tersebut juga memanfaatkan polisi dan militer untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Diketahui, Duterte pertama kali menempatkan Filipina dalam keadaan bencana pada Maret lalu.

Ketika jumlah infeksi yang dikonfirmasi mendekati 200 dengan kematian sekitar 12 orang.

Namun penetapan bencana kedua kalinya ini berlaku saat Filipina memiliki lebih dari 290.000 kasus yang dikonfirmasi.

Bahkan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dengan hampir 5.000 kematian.

Pejabat juga bisa mengontrol harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng dalam kondisi bencana.

Hingga kini pembatasan karantina seperti menjaga jarak sosial tetap berlaku.

Duterte juga melarang penempatan perawat, dokter, dan petugas kesehatan lainnya dengan kontrak kerja akhir di luar negeri telah dicabut.

Mereka yang tidak menandatangani kontrak tetap dilarang meninggalkan negara.

Hal itu untuk memastikan keberadaan pekerja medis yang memadai di tengah wabah harus terus berlanjut.

Sebab, Filipina merupakan sumber utama tenaga kerja global, termasuk tenaga medis.

Baca: Filipina Bernegosiasi dengan 16 Pengembang Vaksin Covid-19 untuk Amankan Pasokan

Di sisi lain, pembelian dan distribusi vaksin Covid-19 Filipina hanya dapat dilakukan mulai kuartal kedua tahun 2021.

Penundaan itu dimaksudkan untuk meninjau hasil vaksin yang mumpuni hingga siap disebarluaskan ke masyarakat.

"Ini adalah "jadwal praktis dan realistis" karena vaksin akan melalui pendaftaran kemudian uji klinis selama beberapa bulan," ujar Wakil Menteri Kesehatan Maria Rosario Vergeire.

Ia juga menambahkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan negara akan mempercepat proses persetujuan dalam dua minggu.

Namun, Presiden Filipina justru mengatakan hal yang berbeda.

Baca: Presiden Filipina Duterte Bakal Disuntik Vaksin Covid-19 Buatan Rusia

Ia mengatakan vaksin akan tersedia pada Desember, dan negara akan "lebih baik" pada Januari.

"Kami masih hidup dan kami hanya menunggu vaksinnya," kata Duterte.

"Kecuali jika vaksinnya tersedia dan efektif, hanya dengan begitu kita dapat benar-benar mengatakan bahwa kita akan pindah," sambungnya.

Pemerintah Filipina sedang menunggu data uji klinis Sputnik V Rusia untuk ditinjau.

Sementara uji coba untuk potensi pengobatan Covid-19 Avigan, yang sebelumnya akan dimulai 17 Agustus, juga menunggu persetujuan.

Filipina telah mengalami lonjakan infeksi, melampaui 3.000 dalam dua minggu terakhir.

Hingga Senin (21/9/2020), kasusnya mencapai 290.190 kasus, terbanyak di Asia Tenggara.

(Tribunnews.com/Maliana)