Menangi Pemilu di Sabah, PM Muhyiddin Dinilai Lulus Ujian Pertama Pertahankan Kekuasaan
Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin memenangkan pemilihan negara bagian Sabah pada Sabtu (26/9/2020).
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin memenangkan pemilihan negara bagian Sabah pada Sabtu (26/9/2020).
Banyak pihak menilai Muhyiddin lulus ujian pertama untuk mempertahankan pemerintahannya yang berusia tujuh bulan.
Kemenangan di negara bagian Sabah ini juga akan memperkuat posisi Muhyiddin saat ia menghadapi tantangan kepemimpinan dari pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, yang mengatakan minggu ini ia memiliki mayoritas dukungan parlemen yang diperlukan untuk menggulingkan perdana menteri berkuasa.
Koalisi Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin dan sekutunya memenangkan 38 dari 73 kursi yang diperebutkan dalam pemilihan hari Sabtu, hampir mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya dikuasai oposisi.
Muhyiddin mengatakan sebelumnya, kemenangan di Sabah dapat membuka jalan bagi pemilihan nasional lebih dini yang bertujuan mengakhiri ketidakpastian politik karena selisih mayoritas dukungan yang dimiliki sangat tipis di parlemen.
Muhyiddin berkuasa pada bulan Maret setelah membentuk aliansi dengan partai-partai oposisi menyusul pengunduran diri pendahulunya, Mahathir Mohamad.
Baca: PM Malaysia Muhyiddin Ragukan Klaim Anwar Ibrahim Kantongi Dukungan Mayoritas Parlemen
Baca: Muhyiddin Mungkin Kekurangan Jumlah Suara, tapi Anwar Tak Mungkin Jadi PM, Ungkap Analis
Lawan Muhyiddin telah menuduhnya mencuri kekuasaan dengan menggeser dukungan aliansi di kotak suara.
Namun dalam perjalanan wakti sekutu-sekutunya telah menekannya selama berbulan-bulan untuk melakukan jajak pendapat nasional untuk mengamankan mandat yang kuat.
Anwar, yang merupakan pemimpin Oposisi, telah mengatakan pada konferensi pers, Rabu pekan lalu bahwa ia telah mendapatkan dukungan "kuat dan meyakinkan" dari mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru menggantikan Muhyiddin.
Namun Muhyiddin mempertanyakan klaim Anwar Ibrahim.
Muhyiddin mengatakan presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu tidak dapat merinci jumlah Anggota Parlemen yang akan mendukungnya.
"Dia membuat pernyataan tapi ketika ditanya tentang jumlah yang mendukungnya dan yang telah memberikan dukungan mereka, dia hanya mengatakan untuk menunggu jawabannya," ujar Muhyiddin, saat berbicara dalam pertemuan Perikatan Nasional (PN), Jumat (25/9/2020), seperti dilansir Kantor Berita Malayasia, Bernama.
"Tapi sampai hari ini saya sendiri juga tidak tahu (jumlahnya). Klaimnya mungkin atau mungkin tidak benar," katanya.
Muhyiddin mengatakan semua anggota parlemen gabungan Parti Sarawak (GPS) telah menegaskan dukungan mereka untuk pemerintahannya dan menolak mendukung Anwar.
"Bahkan, beberapa anggota parlemen dari Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang dikatakan mendukung Anwar juga membantah mendukungnya," tambahnya.
"Dalam beberapa hari setelah pengumuman (Anwar), banyak pernyataan penolakan telah dikeluarkan oleh anggota parlemen UMNO. Mereka tidak ada dalam daftar pendukung Anwar."
"Dengan penyangkalan mereka, saya menjadi lebih meragukan ( klaimnya), mungkin itu hanya pernyataan politik," katanya.
Muhyiddin mengatakan Jaksa Agung, Idrus Harun juga telah mengatakan kepadanya bahwa ia tetap menjadi Perdana Menteri.
"Mungkin ketika Yang di-Pertuan Agong ditunjukkan bukti (dukungan), jika ada, maka Yang Mulia pasti akan memanggil saya untuk audiensi tetapi sampai sekarang saya belum dipanggil," katanya.
Sementara itu, sekretaris jenderal PN Hamzah Zainudin menggambarkan klaim Anwar tidak lebih dari gimmick politik.
Dia mengatakan itu hanya "mimpi di bulan September" anggota parlemen Port Dickson untuk menjadi perdana menteri.
"Klaim itu tidak didukung oleh bukti, jumlah kursi; bahkan, para pemimpin kami yang seharusnya dalam daftar mendukung Anwar telah membantah hal tersebut," kata Hamzah, ketika diminta untuk mengomentari klaim Anwar.(Reuters/The Star/BERNAMA/The Straits Times)