TRIBUNNEWS.COM - Media asing menyoroti aksi unjuk rasa yang menolak pengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Satu di antara media asing tersebut yakni BBC.

"Puluhan ribu orang Indonesia telah melakukan protes untuk hari ketiga terhadap undang-undang kontroversial, yang menurut para kritikus akan merugikan pekerja dan lingkungan," tulis BBC.

"Demonstrasi terjadi di seluruh negeri. Ratusan orang ditangkap di Jakarta," terang BBC.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut Omnibus Law telah disahkan pada Senin (5/10/2020) kemarin.

Baca: Ridwan Kamil hingga Akademisi Desak Joko Widodo Terbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja

Baca: Seorang Jurnalis Diduga Dianiaya dan Dintimidasi Saat Liput Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Pemerintah mengatakan, perubahan diperlukan untuk membantu perekonomian Indoneisa yang terpukul parah karena pandemi Covid-19.

Di Ibu Kota Jakarta, demonstrasi memanas, diikuti kota-kota lain seperti Bandung yang melakukan aksi damai sejak awal pekan.

Aparat kepolisian menahan sekira 400 pengunjuk rasa, termasuk beberapa oknum yang diduga dipersenjatai dengan bom molotov dan senjata tajam.

Omnibus Law UU Cipta Kerja

Lebih jauh, Omnius Law yang panjangnya lebih dari 1.000 halaman, mengubah 79 Undang-Undang yang ada.

Omnibus Law disahkan dengan dukungan tujuh dari sembilan partai, di antaranya PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP.

Sementara, Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahkan Omnibus Law dalam rapat RUU Cipta Kerja.

Bahkan, Anggota DPR dari Partai Demokrat memilih walk-out dari rapat tersebut.

Baca: Prediksi IDI, Sepekan Kedepan Klaster Demo UU Cipta Kerja Picu Lonjakan Kasus Covid-19

Baca: Jubir Kementerian ATR/BPN: Tidak Ada Pasal dalam UU Cipta Kerja yang Bisa Merampas Tanah Rakyat

Mengapa Omnibus Law Diberlakukan?

Omnibus Law ini ditujukan untuk merelaksasi jaringan bisnis yang kompleks, ketenagakerjaan dan hukum lingungan di Indonesia, dalam upaya untuk menarik investasi dan merangsang ekonomi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancara Januari lalu mengatakan kepada BBC, Omnibus Law menghapus birokrasi dan membuka perekonomian untuk investasi asing.

"Kami ingin mempermudah (proses) perizinan dan birokrasi, kami ingin kecepatan, sehingga diperlukan harmonisasi hukum untuk menciptakan pelayanan yang cepat, pembuatan kebijakan yang cepat, agar Indonesia lebih cepat merespon setiap perubahan dunia," terang Jokowi.

Untuk dicatat, pada kuartal kedua tahun ini, ekonomi Indonesia, yang terbesar di Asia Tenggara dilaporkan menyusut 5,3 persen.

Baca: Reaksi Tommy Kurniawan saat Diserbu Netizen setelah Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Baca: Siswa SMA Kibarkan Bendera Merah Putih, Nyanyikan Lagu Padamu Negeri saat Demo Tolak Omnibus Law

Omnibus Law Bawa Perubahan Apa?

Lebih lanjut, selain menghapus birokrasi, Omnibus Law membuat perubahan signifikan pada peraturan ketenagakerjaan Indonesia.

Omnibus Law menghapus upah minimum.

Dengan diterapkannya Omninus Law, pesangon bagi karyawan akan dikurangi hingga maksimum 19 bulan gaji.

Tergantung pada berapa lama karyawan tersebut memiliki pekerjaan itu.

Sebelumnya pesangon yang diterima karyawan maksimal gaji 32 bulan.

Baca: Aksi Tolak Omnibus Law di Sambas Berlangsung Damai: Ketua DPRD Sanggupi Dialog Lewat Daring

Baca: 2 Mobil Polisi sampai Terbalik dan Puluhan Motor Rusak, Begini Situasi Demo Omnibus Law di Palembang

Kemudian, jam lembur yang diizinkan akan ditingkatkan menjadi maksimal empat jam dalam satu hari dan 18 jam seminggu.

Pelaku bisnis hanya memberi pekerja satu hari libur dalam seminggu, bukan dua hari.

Pembatasan outsourcing juga telah dikurangi, seperti halnya pembatasan pekerjaan di mana ekspatriat (pekerja asing) dapat bekerja.

Omnibus Law juga melonggarkan standar lingkungan, hanya memaksa bisnis untuk mengajukan analisis dampak lingkungan jika proyek mereka dianggap berisiko tinggi.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)