Aksi demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir ini melibatkan puluhan ribu pengunjuk rasa. Mereka menyerukan reformasi monarki serta menuntut penggantian Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta, dan konstitusi dan pemilihan baru.

Tak lama setelah matahari terbit pada hari Minggu, pengunjuk rasa menyemen sebuah plakat di dekat Grand Palace di Bangkok di daerah yang dikenal sebagai Sanam Luang, atau Royal Field.

Bunyinya, "Di tempat ini rakyat telah menyatakan keinginan mereka: bahwa negara ini milik rakyat dan bukan milik raja karena mereka telah menipu kita".

Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan polisi tidak akan menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan terserah pada polisi untuk menentukan dan menuntut setiap pidato ilegal.

Menurut wakil kepala polisi Bangkok Piya Tawichai kepada wartawan, pihak berwenang Bangkok akan menentukan apakah plakat itu ilegal, dan apakah itu akan dicabut.

Setelah melakukan aksi protes, para pengunjuk rasa mengantre untuk berfoto di samping plakat, yang juga menampilkan tangan memberi hormat tiga jari yang diadopsi oleh pengunjuk rasa pro-demokrasi.

Mengutip Reuters, politisi sayap kanan terkemuka Warong Dechgitvigrom mengatakan tindakan para pengunjuk rasa tidak pantas dan raja berada di atas politik.

“Itu tidak akan mencapai apa-apa,” katanya kepada Reuters. "Tindakan ini secara simbolis melawan raja, tetapi raja bukanlah lawan." Pihak berwenang Thailand mengatakan mengkritik monarki tidak dapat diterima di negara di mana raja secara konstitusional "bertahta dalam posisi pemujaan yang dihormati".

Para pengunjuk rasa mengatakan konstitusi memberi raja terlalu banyak kekuasaan dan itu direkayasa untuk memungkinkan Prayuth mempertahankan kekuasaan setelah pemilihan tahun lalu.

Aksi protes berikutnya dijadwalkan pada hari Kamis. Para pemimpin unjuk rasa meminta warga Thailand untuk mengambil cuti 14 Oktober untuk menunjukkan dukungan mereka untuk perubahan.

Imbauan untuk WNI

Hari Kamis lalu (17/10/2020) Kedutaan Besar Indonesia KBRI di Bangkok mengeluarkan peringatan kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) di sana untuk hati-hati dan waspada, serta menghindari lokasi yang menjadi aksi demonstrasi dan berkumpulnya massa.

"Mencermati pengumuman Pemerintah Thailand pada 15 Oktober 2020 perihal status "Serious Emergency Situation" di Bangkok dan sekitarnya, KBRI Bangkok meminta WNI yang berada di Thailand untuk memperhatikan hal-hal yang terdapat pada informasi berikut...," tulis KBRI Bangkok Lewat Twitter.

KBRI Bangkok juga meminta warga negara Indonesia tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan pemerintah setempat. 

Sebagian artikel diambil dari Thailand dilanda aksi demonstrasi anti-pemerintah terbesar sejak 2014