Ia mengumumkan dalam siaran televisi beberapa hari kemudian bahwa militer Ethiopia telah membom pangkalan TPLF sebagai pembalasan.

Beberapa hari setelah itu, Amnesty International melaporkan ratusan orang mungkin tewas dalam serangan dengan pisau dan parang di kota Mai Kadra di Tigrayan.

TPLF disalahkan tetapi kepemimpinannya membantah untuk bertanggung jawab.

"Kami telah mengkonfirmasi pembantaian sejumlah besar warga sipil, yang tampaknya merupakan buruh harian yang sama sekali tidak terlibat dalam serangan militer yang sedang berlangsung," kata Deprose Muchena, direktur Afrika timur dan selatan Amnesty, dalam sebuah pernyataan.

Komunikasi di wilayah tersebut terputus pada awal November sehingga laporan sering tertunda dan orang tidak dapat menghubungi keluarga mereka.

Pada 13 November, Tigray meluncurkan roket di dua bandara di provinsi tetangga Amhara dan keesokan harinya mengatakan telah menembakkan roket ke sasaran di negara tetangga Eritrea.

Presiden regional Tigray, Debretsion Gebremichael, menuduh Eritrea mengirim pasukan dan tank ke Tigray untuk mendukung pemerintah Ethiopia.

Gebremichael mengatakan kepada Reuters bahwa roket itu adalah pembalasan, tetapi dia tidak memberikan bukti apa pun untuk mendukung tuduhan tersebut.

Tigray memiliki pasukan paramiliter dan milisi lokal sekitar 250.000 orang, menurut International Crisis Group.

Mengapa konflik terjadi sekarang?

Sebelum Abiy yang populis terpilih sebagai PM pada tahun 2018 dengan bantuan protes anti-pemerintah, Ethiopia diperintah oleh TPLF sebagai bagian dari koalisi setelah menggulingkan bekas kediktatoran pada tahun 1991.

Pemerintah saat ini mengatakan telah bekerja keras untuk memasukkan anggota dari bekas koalisi yang berkuasa dan kelompok etnis yang sebelumnya dikecualikan, tetapi belum termasuk TPLF.

Tigray secara terbuka menolak seruan Abiy untuk mempersatukan negara dengan meningkatkan kekuasaan pemerintah pusat, seperti halnya daerah dan kelompok etnis lainnya.

TPLF memandang koalisi yang berkuasa itu ilegal dan setelah Abiy membatalkan pemilihan karena COVID-19, mereka membentuk dewan pemilihan sendiri untuk mengawasi pemilihan daerah pada bulan September.